Petisi
Diskusi panel Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Sumber Daya di Asia Pasifik” di Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
BERITA UTAMA PERISTIWA

10 Negara Bedah Inovasi Kebijakan Sumber Daya di Bojonegoro

 Dalam Forum Diskusi Panel Industri Ekstraktif Asia Pasifik

BOJONEGORO, PETISI.CO – Kerja sama multipihak dibutuhkan untuk mengelola sumber daya bagi peningkatan pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro  mendorong inovasi antara lain melalui kebijakan konten lokal, inisiatif transparansi data kontrak dan pengelolaan dana abadi migas bagi peningkatan tata kelola sumber daya bagi generasi mendatang.

Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro Ir I Nyoman Sudana, MM menyampaikan hal tersebut saat membuka diskusi panel “Peningkatan Akuntabilitas Tata Kelola Sumber Daya di Asia Pasifik” di Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pada Selasa (17/01/2017).

Diskusi panel itu diikuti oleh 26 peserta  dari 10 negara, meliputi Indonesia, Myanmar, Vietnam, Filipina, India, Timor Leste, Mexico, Mongolia, Afghanistan, dan Australia. Peserta yang terdiri atas perwakilan pemerintah, aktivis, dan pakar industri migas dan pertambangan di Asia Pasifik itu membahas peluang dan tantangan inovasi kebijakan di tingkat sub-nasional dalam perspektif komparasi antarnegara di Asia Pasifik.

Bojonegoro dipilih sebagai tempat pelatihan antara lain karena dinilai inovatif dalam kebijakan pengelolaan sumber daya migas, seperti menginisiasi dana abadi migas bagi program pembangunan manusia generasi mendatang dan mendorong penggunaan konten lokal dalam industri migas.

Forum diskusi menghadirkan tiga panelis Htoo Aung dari organisasi Transparansi dan Akuntabilitas Myanmar, Joyita Ghose dari Institute Energi dan Sumber Daya India, dan Leticia Flores dari Departemen Keuangan Mexico. Sementara itu Kabid Ekonomi Bappeda Eryan Dewi F dan Direktur Bojonegoro Institute AW Syaiful menjadi penanggap diskusi. Forum pertukaran pengetahuan dan pengalaman antarnegara Asia Pasifik itu juga melibatkan sejumlah lembaga pemerintah kabupaten meliputi Bappeda, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta Dinas Pendapatan Daerah. Sejumlah LSM di Bojonegoro juga terlibat dalam diskusi itu.

Acara diskusi panel merupakan rangkaian pelatihan Asia Pacific Hub yang tahun ini memasuki tahun keempat. Kunjungan peserta pelatihan ke Bojonegoro didampingi oleh Dr. Poppy S. Winanti, M.P.P, M.Sc (Wakil Dekan Bidang Kerja sama, Alumni dan penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM) dan Dr Nanang Indra Kurniawan, M.PA (Sekretaris Prodi S2 dan S3 Departemen Politik dan Pemerintahan, FISIPOL UGM).

Pelatihan ini merupakan kerja sama antara Research Centre for Politics and Government (PolGov) Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP), FISIPOL, UGM dengan Natural Resources Governance Institute (NRGI).

Menurut ketua tim Dr Nanang Indra Kurniawan, pelatihan ini bertujuan menguatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk akuntabilitas tata kelola industri ekstraktif dan membangun jejaring multi pihak demi meningkatkan kualitas tata kelola industri ekstraktif di Asia Pasifik.

Nanang menambahkan, “Pemerintah daerah merupakan salah satu instrumen kunci untuk pengelolaan efektif pendapatan negara dari sektor minyak dan gas di tingkat sub nasional bagi sebesar-besarnya kemakmuran warga. Kami berharap kunjungan ke Bojonegoro dapat menjadi pengalaman yang berharga bagi para peserta untuk meningkatkan akuntabilitas dan optimalisasi inovasi kebijakan di tingkat sub-nasional di negara masing-masing sekaligus dapat menjadi forum pertukaran pengetahuan dengan multipihak pengelolaan migas di Bojonegoro.”

Diskusi panel menutup rangkaian acara kunjungan di Bojonegoro. Pada Senin (16/1/2016), peserta menemui bupati, mengunjungi kantor EMCL, dan beraudiensi dengan Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro. Peserta juga berdiskusi dengan masyarakat di wilayah operasi migas di Desa Gayam, Kecamatan Gayam. (gal)

 

terkait