JOMBANG, PETISI.CO – Pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jombang, tepat tanggal 4 Januari 2019 adalah genap 100 hari.
Lalu apa yang jadi gebrakan pemimpin Jombang Munjidah Wahab dan Sumrambah?
Berdasarkan pantauan petisi.co di lapangan ada masyarakat yang menganggapnya puas dan tidak puas.
Puas bisa diukur dari keberhasilan Bupati dan Wakil Bupati Jombang dengan gebrakan bersih-bersih sungai yang berjalan sesuai keinginan masyarakat, Bupati dan Wakil Bupati dinilai puas karena dapat menggerakkan kinerja aparatur sipil negara dalam melayani masyarakat Jombang.
Menginjak awal tahun 2019, Bupati dan Wakil Bupati Jombang harus powerfull dalam menjalankan roda pemerintahan.
Yang sangat ditunggu oleh masyarakat Jombang adalah gebrakan Bupati dan Wakil Bupati tentang perombakan pejabat struktural yang sudah dituangkan dalam peraturan daerah (Perda) yang sudah dapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Jombang.
Sebenarnya sebelum tanggal 4 Januari 2019 tepat 100 hari pasca dilantik, masyarakat Jombang sangat ingin sudah terjadi perombakan pejabat struktural di Pemkab Jombang.
Beberapa kali petisi.co konfirmasi kepada tim Pansel yang dipimpin Sekda Ahmad Jazuli, baik melalui WA dan telepon langsung tidak mendapatkan jawaban apapun.
Salah satu warga yang enggan disebut namanya mengatakan, kalau Bupati dan Wakil Bupati tidak segera melakukan perombakan pejabat struktural sesuai amanat Perda yang sudah digedok oleh DPRD Kabupaten Jombang, akan terjadi keterlambatan pelaksanaan program kerja yang sudah dijanjikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Jombang kepada masyarakat.
Menurut sumber terpercaya dari internal Pemkab Jombang, perombakan OPD dan SKPD akan dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Munjidah Wahab dan Sumrambah sebelum tanggal 10 Januari 2019.
Gebrakan Bupati dan Wakil Bupati Jombang yang sudah ditunggu oleh masyarakat Jombang adalah tahun ajaran baru 2019, Bupati dan Wakil Bupati Jombang memberikan seragam gratis kepada siswa siswi SD/MI SMP/MTs negeri dan swasta.
Namun program baik ini ada yang tidak setuju, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Menanggapi ketidaksetujuan PKS, seorang ibu bernama Suti dari Ploso mengatakan, “Bupati dan Wakil Bupati Jombang memberikan seragam gratis kok ditolak, memangnya warga Jombang itu semua kaya dan mampu seperti orang-orang PKS, menurut saya keblinger pikirannya, harusnya setuju dong dengan seragam gratis, sehingga warga Jombang dapat terkurangi bebannya,” kata wanita yang kesehariannya bekerja sebagai buruh tani.
Menurut sumber di internal Pemkab Jombang, kita tunggu saja satu atau dua hari ke depan, apa yang akan dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Jombang tentang perombakan atau mutasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang.
Meskipun program seragam gratis di tolak oleh PKS, Ketua DPRD Jombang Joko Triono mengatakan, program seragam gratis tersebut tetap bisa dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Jombang.(prw)
