PONOROGO, PETISI.CO – Lantaran Bupati Ponorogo Ipong Muchlisoni menolak menemui warga di depan Kantor Kabupaten, Aliansi Masyarakat Ponorogo Tertindas (AMPT) non LSM mengancam memboikot Pemilihan Gubernur Jatim 2018 yang akan digelar Juni nanti.
Pernyataan boikot Pilgub 2018 tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator aksi, Didik Hariyanto dihadapan ribuan massa AMPT.
“Karena Bupati tidak mau menemui rakyatnya yang hari ini jauh-jauh datang ke sini, maka kita akan memboikot Pemilihan Gubernur Jawa Timur yang akan datang. Kalian semua setuju,” teriak Didik yang disambut kata setuju dari massa AMPT.
Lebih lanjut dalam orasinya Didik mengatakan, pemboikotan Pilgub Jatim 2018 oleh AMPT non LSM ini merupakan ungkapan kekecewaan massa yang menginginkan Bupati mau menemuinya di luar kantor namun tak dipenuhi.
“Itu artinya, bupatilah yang menginginkan rakyat Ponorogo tidak menyalurkan hak pilihnya dalam Pilgub yang akan datang. Coba, berapa meter jarak pendopo ke tempat kita, tetapi dia tidak mau menemui kita yang dari pagi menunggu disini,” imbuh Didik dalam orasinya.
Untuk diketahui, aksi massa AMPT non LSM ini merupakan aksi lanjutan setelah Rabu lalu mereka tidak ditemui Bupati.
Namun lagi-lagi aksi siang tadi juga demikian. Mereka kembali merasa dilecehkan oleh Ipong.
Ipong hanya mau menemui massa AMPT di pendopo kabupaten. Sebelumnya, sejumlah elemen massa berjuang sendiri-sendiri menuntut keadilan dan menolak sejumlah kebijakan Bupati yang tidak pro rakyat dan merekapun tidak pernah dianggap.
Atas rasa yang sama itulah mereka meleburkan diri menjadi AMPT non LSM dan berjuang bersama-sama.
Kekecewaan-kekecewaan dari masing-masing elemen masyarakat yang berlanjut hingga ke AMPT inilah yang mendorong mereka sepakat menuntut Bupati Ipong mundur, karena dinilai tidak mampu memimpin rakyat Ponorogo, tidak mampu memberi rasaya aman dan rasa nyaman kepada masyarakat Ponorogo.
“Kalau dia mampu memimpin, aksi-aksi semacam ini tidak akan terjadi. Ini merupakan ungkapan kekecewaann kami atas kepemimpinannya yang arogan dan tidak pro rakyat,” jelas Didik.
AMPT menilai, sejumlah kebijakan Bupati yang tidak pro rakyat diantaranya larangan bentor beroprasi, relokasi PKL tanpa perda yang jelas, warga Bendo Sawoo diusir paksa dari tempat tinggalnya, penghentian pembangunan pasar ex stasiun serta pendirian pabrik gamping di Sampung.
Selain sejumlah persoalan tersebut, Bupati dianggap cuek dengan banyaknya keluhan jalan rusak dibeberapa desa di Ponorogo.(rib)
