Anggota DPR RI Arif Wibowo Nilai Pemerintah Belum Serius Tangani Kemiskinan

  • Jumat, 10 Maret 2017 | 20:39
Anggota DPR RI Arif Wibowo  Nilai Pemerintah Belum Serius Tangani Kemiskinan
Arif Wibowo saat foto bersama pengurus PSM dan menerima aspirasi PSM.

JEMBER, PETISI.CO – Anggota DPR RI Arif Wibowo  menilai pemerintah pusat, propensi dan daerah belum serius tangani kemiskinan. Pernyataan tersebut dikatakan sesaat setelah acara serap aspirasi (reses) bersama segenap pengurus wilayah Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM) Jember, Kamis (9/3/2017) di Hotel Mulia Jember.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV (Jember-Lumajang) ini mengaku prihatin, setelah mendengar beberapa aspirasi dari PSM .

“Ya, memprihatinkan, mereka adalah orang-orang yang direkrut secara resmi, melalui kebijakan pemerintah, dengan dasar peraturan yang jelas, menjalankan fungsi kelembagaan kebijakan program dan kelembagaan yang ada, tapi tidak ada dukungan yang memadai,” keluhnya.

Kepedulian juga tidak ada, menurutnya, tidak hanya dalam pendanaan, juga infrastrukstur seperti perangkat yang seharusnya disediakan agar mereka bisa melakukan kerja kerja secara cepat, tepat dan tuntas, baik sarana dan prasarana yang memadai, seperti kantor dan dukungan masing masing lembaga.

“Dari aspirasi tadi, nampaknya sosialisasi penyelenggaraan kesejahterjaan sosial ke berbagai instansi sudah dilaksanakan, namun belum masif, padahal kerja mereka membutuhkan koordinasi dan integrasi yang baik antar instansi, menyangkut pendidikan, orang cacat, miskin, ditambah lagi pendanaannya yang  minim.”

Jember dengan jumlah masalah sosial yang terdiri dari 28 katagori, yang kurang lebih dalam setahun, masalah yang terlaporkan PSM saja kurang-lebih seribuan masalah, itu saja hanya mendapatkan dukungan dana Rp 15 juta dari APBD Kabupaten. Sementara dari Pemprov dan pemerintah Pusat tidak ada.

“Nah ini tentu memprihatinkan, tingkat kepedulian dari pemerintah secara berjenjang memang kurang kuat. Terhadap para pekerja sosial masyarakat. Saya kira mesti harus disampaikan kepada menteri-menteri terkait, komisi terkait untuk segera mendapatkan respon,” lanjutnya.

Baik berupa dukungan dari aspek, peraturan teknis, pendidikan pelatihan,  dukungan kelembagaan, maupun pendanaan, agar kinerja PSM ini bisa berlangsung efektif, dan bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat.

“Memang harus diatasi secara cepat dan baik, serta tepat,”. tegasnya.

Saat ditanya jika tetap tidak diperhatikan? Menurutnya harus dilaksanakan, karena itu perintah konstitusi. Disitu disebutkan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara.  Perangkat Undang-undangnya sudah disediakan, UU tentang kesejahteraan sosial dan Undang-undang Penanganan Fakir Miskin, peraturan pemerintahnya juga sudah disediakan.

“Hanya political wil saja, kalau tidak didukung, hemat saya, lebih baik dibubarkan, karena tidak ada gunanya, sekedar hiasan, aksesoris dari satu kebijakan yang seharusnya bisa dilaksanakan efektif. Untuk  itu lebih baik sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintahan dan pemerintah daerah,” pungkasnya.(yud)

 

bagikan :

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Foto Terbaru

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional