KEDIRI, PETISI.CO – Sejumlah wali murid Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Pagu, Kabupaten Kediri merasa keberatan terhadap banyaknya iuran uang sekolah. Iuran tersebut dilakukan saat berlangsungnya daftar ulang siswa. Diantaranya, iuran untuk pengembangan madrasah, pembelian buletin dan pembelian air mineral, serta pembelian kalender yang semuanya dibebankan siswa.
Karena tidak berani protes secara langsung, para walimurid ini mengadu ke sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM Forum Pemantau Konstitusi (Formasi Kediri). Alasannya, orang tua siswa takut apabila anaknya nanti dikucilkan oleh para guru maupun sesama teman sekolahnya. “Kami mewakili beberapa walimurid. Mereka, keberatan dengan adanya beberapa iuran untuk biaya pendidikan. Sementara walimurid sendiri tidak paham iuran tersebut ternyata berupa pengembangan madrasah, pembelian buletin, kalender dan pembelian air mineral,” ujar Alif Bahar Junaedi, Direktur LSM Formasi, Rabu (2/8/2017).
Berdasarkan surat edaran yang diterima, iuran di MTsN Pagu di setiap item ini jumlahnya lumayan besar. Iuran ini muncul ketika daftar ulang sekolah berlangsung. Salah satunya seperti biaya pengembangan madrasah, siswa dibebankan sebesar Rp 27 ribu dalam satu semesternya. Kemudian pungutan buletin Rp 20 ribu, pembelian air minum Rp 78 ribu dan pembelian kalender Rp 15 ribu. Biaya-biaya tersebut dengan biaya lainnya jika digabung bisa mencapai Rp 325 ribu tiap siswa ditiap semesternya.
“Yang lebih berat lagi, ada semacam penekanan terhadap pungutan infak jariyah yang ditentukan nominal minimal sebesar Rp 700 ribu tiap siswa. Jadi, infak ini mulai Rp 7OO ribu, Rp 8OO ribu hingga Rp 1 juta. Seharusnya, jariyah itu diterapkan secara sukarela dengan mengacu kemampuan orang tua siswa,” jelas Alif.
Diakuinya, beberapa walimurid pernah meminta keringanan biaya ini. Lalu mereka disarankan untuk mencari surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang dikeluarkan pihak desa. Tetapi kenyataanya, siswa tidak mampu tersebut tetap membayar sama. Bahkan, anehnya siswa yang dimaksud juga memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan tetap tidak mendapat keringanan atas iuran yang dikeluarkan sekolah.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, pungutan di luar ini belum beredar. Ada modul, pembelian buku-buku. Dimana, semuanya seolah-olah setengah kewajiban. Siswa seperti diiming-iming. Sehingga harus membeli,” imbuh Alif.
Banyak walimurid yang telah mengadu kepada LSM Formasi perihal keberatan dengan besar iuran dari sekolah ini. Tetapi, mereka merasa takut untuk memprotesnya. Sebenarnya, mereka juga pernah ditanya oleh Komite Sekolah perihal kesanggupan biaya tersebut, tetapi walimurid tidak berani menolak. Namun, di belakang akhirnya walimurid merasa berat atas iuran tersebut.
Sementara itu, Kasimapenda Aripin mengaku sudah mendapat informasi terkait keluhan sejumlah walimurid MTsN Pagu. Pihaknya langsung memanggil kepala sekolah untuk mencari tahu kebenaran atas banyaknya iuran tersebut. “Kita panggil kepala sekolahnya, rencananya akan kita kroscek terkait iuran tersebut. Besok saya berutahu hasilnya,” tandasnya.(dun)
