Dijanjikan Rp 400 Miliar, tak Dirasakan Warga
PASURUAN, PETISI.CO – Pada awal tahun 2017 lalu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas berjanji menyiapkan anggaran Rp 400 miliar untuk menormalisasi (DAS) Kedunglarangan dan Wrati di Pasuruan dan Kali Mati di Sidoarjo.
Janji itu disampaikan Kepala BBWS Brantas Amir Hamzah, saat mendampingi Dirjen Bina Marga Kemen PU-PERA, Arie S Moerwanto dan Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf meninjau Sungai Welang di Desa Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, pada Pebruari 2017 lalu.
Kepala BBWS Brantas, Amir Hamzah menambahkan, dana ratusan miliar itu, digunakan untuk normalisasi total ketiga sungai serta pembangunan tebing serta pembuatan bozem-bozem.
Pihaknya berjanji akan mempercepat proses lelang agar proyek segera bisa direalisasikan. “Lelang dimulai Maret atau April 2017,” ungkapnya saat itu.
(Baca Juga : Pemkab Pasuruan dan Pemprov Jatim Mbidek, Warga Swadaya Tutup Tanggul Sungai Jebol)
Sayangnya, sudah hampir setahun janji BBWS Brantas hingga kini belum dirasakan oleh masyarakat, khususnya di sekitar tanggul Sungai Kedunglarangan yang berada di sisi timur Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan.
Mereka selama ini merasa was-was, terutama yang tinggal di empat wilayah di seputaran Kecamatan Bangil, diantara Desa Manaruwi, Kelurahan Kalianyar, Kelurahan Kalirejo dan Desa Tambakan.
Pasalnya, tanggul tersebut pada Selasa malam (8/1/2018) telah jebol dan membuat empat wilayah tersebut terendam air mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Warga melalui pihak pemerintah setempat telah melaporkan pada instansi terkait, akan tetapi hingga saat ini belum mendapat perhatian.
Warga setempat pun secara swadaya menutup tanggul yang jebol sepanjang 3 meter menggunakan karung pasir, bambu serta pipa seadanya.
Beberapa warga meminta dan menagih janji para pejabatnya. Apalagi, keberadaan tanggul tersebut sangat vital.
“Keberadaan tanggul ini sangat vital bagi kami, jika terus dibiarkan dapat dipastikan ribuan rumah warga bakal tenggelam akibat luapan sungai Kedunglarangan,” kata Faisol, salah satu ketua RT setempat.
Hal senada juga dilontarkan Wahyudi tokoh pemuda Kalianyar, “Kami sudah laporkan, tapi menurut salah satu pejabat Pemkab Pasuruan mengatakan Sungai Kedunglarangan tanggungjawab Pemprov Jatim,” ujarnya. Sementara, saat ditanyakan ke Pemprov Jatim, katanya kewenangan BBWS Brantas.
Masih menurut Wahyudi, jika semua instansi terkait selalu berkata seperti itu dan kami menunggu perbaikan yang dilakukan oleh pihak BBWS Brantas, sama saja membunuh kami secara perlahan.
“Saat belum tanggul jebol saja, jika hujan deras perkampungan di empat desa sudah banjir, apalagi ada tanggul yang jebol, dapat dibayangkan keadaannya dan pasti rumah kami akan segera terendam hingga sampai atap. Untuk itu secara swadaya dan urunan sesama warga, kami berupaya sendiri agar rumah kami tak hanyut,” cetusnya.
Karena itulah, warga minta para pejabat yang berwenang (BBWS Brantas,red) untuk mengatasi tanggul tersebut jangan hanya nggedabrus. “Apa harus menunggu ada korban dari masyarakat, baru ada tindakan?” ujar mereka, Jumat (12/1/2018). (hen)
