SURABAYA, PETISI.CO – Tahun 2020, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menargetkan Jatim bebas desa tertinggal. Target tersebut, langsung direspon Biro Administrasi Pemerintahan (AP) dan Otonomi Daerah (Otda) Setdaprov Jatim bersama tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Sosial serta Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya.
“Tadi, saya sudah komunikasi dengan Pak Yasin (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jatim, red). Intinya, kami siap menindaklanjuti harapan ibu Gubernur mementaskan seluruh desa tertinggal pada 2020,” kata Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Indah Wahyuni kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (9/9/2019).
Sesuai arahan gubernur Khofifah, menurutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan tiga OPD itu dan Bakorwil untuk koordinasi untuk menangani 361 desa yang masih tertinggal. Dalam koordinasi nanti, akan ditentukan desa mana saja yang segera mendapat penanganan serius.
“Kalau Bu Gubernur kemarin bilang masih ada 361 desa tertinggal di Jatim, tentu beliau sudah pegang data dan kriterianya. Pak Yasin sudah memiliki nama 361 desa tertinggal itu,” ujar wanita yang akrab disapa Yuyun ini.
Selain koordinasi dengan tiga OPD itu, Yuyun masih menunggu aspirasi yang dibutuhkan masing-masing desa. “Saya sudah ngomong dengan Pak Yasin terkait hal ini. Beliau bilang gak bisa kalau langsung memberikan bantuan keuangan, karena nanti akan banyak desa lain yang akan mengajukan juga,” paparnya.
Konsep yang mungkin akan dilakukan, lanjutnya, adalah hibah sesuai dengan kebutuhan. Jika dari hibah tersebut sudah bisa melepaskan desa tertinggal, maka akan diberikan bantuan keungan. Hibah yang diberikan bisa macam-macam bentuknya. Tidak hanya infrastruktur saja.
Sedangkan bantuan keuangan hanya untuk pembangunan infrastruktur, karena untuk menggenjot masalah perekonomiannya. Padahal, dengan adanya naiknya ekonomi akan ada kesenjangan baru. “Nah kita akan sinergikan dengan menutup lubang-lubang kelemahan itu baru mengeluarkan bantuan keuangan,” tandasnya.
Khusus 361 desa tertinggal, Yuyun menyebut bantuan keuangannya akan digodok pada 2020 mendatang. Pihaknya sudah mengganti Peraturan Gubernur (Pergub) terkait hal ini sudah diganti dan harus masuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Begitu ada usulan maka akan langsung kami bahas dan monitoring evaluasi.
“Kalau datanya sudah betul dan penggunaannya akan kami ajukan banggar masuk KUAPPAS. Baru awal tahun anggaran tidak harus menunggu perubahan APBDes. Kalau desa sudah siap dengan APBDes nya tinggal kami serahkan kalau sudah digedok APBD. Bu Gubernur berpesan jangan banyak bagi-bagi, tapi lihat kebutuhan desa, sasar desa yang tertinggal. Ini berkaitan dengan kantong kemiskinan,” jelasnya.
Saat ini, Yuyun membeberkan ada 240 desa yang menerima bantuan keuangan pada 2019 ini. 240 desa tersebut, tidak termasuk 361 desa tertinggal yang ditargetkan harus mentas di tahun 2020. Dari 240 desa itu, dibagi menjadi tiga tahap penyerahan bantuan keuangannya.
Untuk tahap pertama diberikan kepada 77 desa dengan jumlah total Rp 24.350.000.000. Tahap kedua 134 desa senilai Rp 14.200.000.000. Sedangkan tahap ketiga baru diserahkan Oktober mendatang. “Ada 29 desa yang terletak di sejumlah kabupaten/kota, Datanya kami sudah ada dan tinggal besarannya belum keluar,” ungkapnya.
Sebelumnya Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menargetkan tahun 2020 sudah tidak ada lagi desa yang tertinggal. Pasalnya saat ini, masih ada 361 desa tertinggal. Data tersebut, berasal dari Indeks Desa Membangun (IDM) Kementerian Desa Tertinggal (Kemendes).
Pada tahun 2018 lalu, ada 1.208 desa dari tertinggal menjadi berkembang. Dari jumlah itu, yang tersisa tahun 2019 sebanyak 361 desa yang tertinggal. Sejumlah OPD diminta gotong royong untuk mengentaskan dan memastikan tidak ada desa tertinggal di Jatim pada 2020. Bentuk dan caranya, disesuaikan dengan kondisi desa yang ditangani.(bm)
