SURABAYA, PETISI.CO – Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) berupaya mengembangkan Pesawat terbang tanpa awak (PPTA) atau Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Jenis pesawat ini akan dioperasikan di wilayah perbatasan untuk kegiatan pengawasan wilayah.
“Sekarang dalam proses pengadaan. Kita kerjasama dengan Menristekdikti, perusahaan dalam negeri dan kampus ITB untuk membuat UAV,” kata Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan, Laksda Agus Setiadji kepada wartawan usai acara Forum Merdeka Barat (FMB) bertema “Membangun Indonesia dalam Perspektif Peningkatan Daya Saing Daerah” di Surabaya, Kamis (22/11/2018).
Menurutnya, teknologi sekarang paling dominan UAV. Sebab, UAV tidak hanya dipakai untuk pengawasan wilayah saja, tapi juga bisa dipergunakan untuk menembak. Bahkan, China sekarang mengurangi pasukannya, karena teknologi. Mereka tidak perlu mengirim orang untuk menembak teroris.
“Pendeteksian sudah pakai UAV, kenapa harus pakai orang. UAV dan satelite sekarang teknologi pertahanan terbaru yang tak bisa kita hindari dan perhitungkan,” paparnya.
Pesawat terbang tanpa awak yang proses risetnya berlangsung sekitar dua tahun ini memiliki kemampuan terbang selama lima jam. Sedangkan jarak tempuhnya mencapai 100 kilometer atau 200 kilometer pulang-pergi. Untuk bahan bakar pesawat ini pertamax. “Itu merupakan keniscayaan yang tak bisa kita kuasai,” tandasnya.
Selain UAV, Kemenhan juga akan menambah kekuatan armada laut berupa kapal selam. Idealnya, menurut Agus Setiadji, melihat luasnya perairan Indonesia, maka TNI AL harus memiliki 12 kapal selam. Jumlah tersebut, akan dibagi di tiga wilayah Indonesia, yakni barat, tengah dan timur.
“Masing-masing wilayah punya empat kapal selam. Sekarang baru 6, setelah satu kapal selam dilaunching. Tahun depan, ada tambahan tiga kapal selam. Sekarang baru proses negosiasi dengan PT PAL. PT PAL kerjasama dengan luar negeri, tapi sebagian besar produksinya dalam negeri,” paparnya.
Menurutnya, sesuai kebijakan Pertahanan Negara 2015-2019, diantaranya mengatur tentang strategi pengelonaan industri pertahanan. Sehingga, senantiasa mampu menjadi industri yang kuat, mandiri dan berdaya saing.
“Kita memang berupaya mewujudkan industri pertahanan yang kuat. Karena, tidak ada negara besar di dunia yang industri pertahanannya berada di level bawah. Seperti, Amerika Serikat yang memiliki industri pertahanan paling kuat,” ujarnya.(bm)
