BONDOWOSO, PETISI.CO – Mengantisipasi terjadi tindak pidana korupsi pada penggunakan anggaran Anggaran Dana Desa (ADD) dibiayai APBD dan Dana Desa (DD) dari APBN di tahun 2017, Bupati Amin Said Husni melayangkan ‘surat cinta’ bernada teguran pada seluruh kepala desa, agar mempergunakan dana sesuai peruntukan dan tidak mengkorupsi.
Teguran dari Bupati Amin itu, bukan tanpa alasan. Ternyata ada dasarnya, yakni surat dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) tercantum dalam surat No. 40.C/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tentang adanya temuan dugaan pelanggaran.yang dilakukan terkait Pengelolaan Belanja Transfer Bantuan Keuangan DD dan ADD 2017.
“Bupati sudah melayangkan surat teguran dan harus dipertanggungjawabkan sesuai keterangan hasil pemeriksaan BPK tentang temuan dugaan pelanggaran.yang dilakukan terkait Pengelolaan Belanja Transfer Bantuan Keuangan DD dan ADD 2017,” ungkap sumber dari Pemkab Bondowoso pada petisi.co yang enggan disebut identitasnya, Rabu (14/6/2017).
Seorang kepala desa di Kecamata Cermee yang enggan disebut identitasnya, mengaku berterimakasih pada pemerintah karena mengingatkan. Diakui temuan BPK RI itu salah satunya, kauangan bisa cair meski belum ada rekom. (cip)
