JOMBANG, PETISI.CO – Bapak Bupati Jombang Drs.Ec. H. Nyono Suharli Wihandoko menghadiri acara silaturahmi, dalam rangka penyerahan sertifikat PTSL, di Balai Desa Puton Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, Selasa (30/1/2018).
Selain dihadiri Bupati, juga Wakil Ketua DPRD, jajaran OPD, Kepala Forpimcam, Kepala Desa beserta perangkat desa, tiga pilar desa, beserta warga yang mendapatkan sertifikat.
Kepala Desa Puton Dwi Sardjono menjelaskan, penduduk desa sejumlah 3518 jiwa, terdiri dari laki laki 1783 jiwa dan perempuan 1735 jiwa.
“Dengan memiliki empat dusun yakni Dusun Kanigoro, Puton, Pojok dan Sanan, memiliki sebanyak 8 RW dan memiliki 20 RT,” ujarnya.
Masih menurut Kepala Desa, pembagian sertifikat secara simbolis dilakukan sejumlah 10 orang warga Puton, diantaranya Imah Styowati, Yanti Pratiwi, Ngatemi Dusun Pojok, Pasimah, Tunik, Marliah asal Dusun Pojok, Sumani, Siti Fatinah Dusun Kanigoro, dan Suhenik dan Abidah asal Dusun Sanan.
Agus Purwanto, Petugas BPN (Badan Pertanahan Nasional ) Kabupaten Jombang menyampaikan, sebanyak 601 bidang tanah untuk Desa Puton. Sejumlah 395 setifikat yang dibagikan kepada pemerima PTSL hari ini. “Sisanya 205 sertifikat menunggu giliran,” katanya.
Menurut Agus, kepemilikan sertifikat agar disimpan baik-baik, agar tidak rusak. Sedangkan warga yang punya usaha, sertifikat bisa dibankkan, sebagai agunan penambahan modal usaha.
Presiden Indonesia Joko Widodo memprogramkan kepada masyarakat dalam kepemilikan sertifikat tersebut agar bisa untuk meningkatkan usaha. Pada tahun 2017 program PTSL sebanyak 23 ribu bidang tanah telah selesai.
Sedangkan untuk tahun 2018, program PTSL mencapai 60 ribu bidang tanah. Bagi yang mengajukan akan dilakukan pendataan secepatnya, seperti sekarang ini. “Desa Puton mengajukan, dan tidak begitu lama sekarang warga yang mendapatkan serifikat selesai dan bisa di ambil,” katanya.
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko dalam sambutannya mengatakan, prona yang sekarang menjadi PTSL adalah program Presiden Joko Widodo. Untuk propinsi, Gubernur bersama BPN dan yang ke daerah Bupati dengan BPN.
Proses mendapatkan sertifikat bagi warga yang sudah selesai dan sudah mendapatkannya agar disimpan dengan baik. Ke depan agar antar saudara tidak terjadi geger dan untuk anak cucu nantinya sudah tidak mempermasalahkan terkait warisan. Karena program prona atau PTSL ini sudah jelas kepemilikannya.
Pembangunan infrastruktur belum selesai semua, akan tetapi pada tahun 2018 akan selesai semua.
Menurut Bupati ke depan jika Allah mengijinkan, dia bersama Subaidi akan memberi anggaran ke desa minimal Rp 2 milyar per desa per tahun.
“Dengan mengusung program GEMERLAP (Gemah Ripah Loh Jinawi Paripurna) dan akan memberikan kartu GEMERLAP yang kegunaannya bisa untuk berobat juga asuransi,” pungkasnya.(rahma)
