DENPASAR, PETISI.CO – Sekretaris Komisi III DPRD Bali, Ketut Kariyasa Adnyana, mengaku terkejut dengan kabar adanya rencana pengelola jalan tol Bali Mandara membangun tempat peristirahatan wisata (TPW) di samping dan menyambung dengan jalan. Ia mengaku, belum mendapat pemberitahuan dan sosialisasi.
“Belum pernah ada pemberitahuan kepada Komisi III. Apakah ini hanya untuk melempar ke publik, apakah akan diterima atau tidak. Atau ini pengalihan isu terkait reklamasi Teluk Benoa,” kata Adnyana, di Denpasar, belum lama ini.
Politisi PDIP ini mengatakan, setiap proses pembangunan semestinya melibatkan Pemprov Bali dan DPRD Bali untuk mendapatkan rekomendasi. Selain itu, harus ada kajian yang menyeluruh dan disosialisasikan kepada masyarakat luas.
“Harus ada Amdal dan harus jelas bagaimana kontribusinya kepada masyarakat setempat. Apakah nanti menguntungkan bagi pariwisata atau nanti berpengaruh pada lingkungan. Harus ada kajian yang komprehensif,” ujarnya.
Hal senada disampaikann anggota Komisi III DPRD Bali. Wayan Adnyana. “Seharusnya kalau ada perencanaan seperti itu ada komunikasi dengan Komisi III. Rencana itu jangan tambah membingungkan masyarakat. Sebab, di satu sisi masalah pro-kontra reklamasi belum tuntas. Sisi lain sudah ada perencanaan baru. Ini kan tidak mengedukasi masyarakat. Justru ini akan membingungkan masyarakat. Harusnya jelas masalah reklamasi kita finalkan baru ada perencanaan begitu,” tegasnya.
Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Bali ini menyatakan, mungkin tujuan pembangunan TPW itu baik. Namun, yang menjadi persoalan, hal itu akan menambah bingung masyarakat. “Belum selesai terkait reklamasi, ini sudah ada wacana yang membingungkan lagi,” kata Adnyana.(kev)
