KEDIRI, PETISI.CO – Kalangan anggota Komisi B DPRD Kota Kediri menilai diberlakukannya tambahan tunjangan penghasilan (TTP) bagi para pejabat Pemkot Kediri tidak realistis.
Sebab, dewan menilai seluruh pegawai pemerintah mulai dari staf hingga pejabat berhak menerima tunjangan kinerja.
Selama ini Pemerintah Kota Kediri memberlakukan TTP bagi para pejabatnya. Untuk eselon II mendapatkan TTP sebesar Rp 10 juta dan eselon III mendapat TTP sebesar Rp 2,5 juta hingga Rp 6 juta.
Dari TTP ini kalangan dewan menilai seharusnya seluruh pegawai Pemkot Kediri mulai dari staf hingga kepala dinas semua sama mendapat tunjangan sesuai kinerja masing-masing.
Komisi B DPRD Kota Kediri, Nurudin Hasan mengatakan, pihaknya beberapa kali sudah menyinggung Pemerintah Kota Kediri untuk menghapus TTP bagi para pejabat. Menurutnya, pemberian TTP tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
“TTP ini tidak ada dasar hukumnya. Yang ada itu Tunjangan Kinerja (Tukin) sesuai jabatan mereka. Seharusnya BPK melihat masalah ini. Kita ingin mulai dari staf hingga pejabat semua mendapat tukin, jadi disini tidak ada perbedaan,” ujarnya, Rabu (12/4/2017).
Bahkan, ia juga membandingan kemampuan APBD Pemkot Kediri dengan Pemkab Kediri. Saat ini Pemkab Kediri yang jika di bedah APBD-nya justru lebih kecil dari Pemkot Kediri. Tetapi, Pemkab Kediri saat ini justru sudah meberlakukan Tukin bagi pegawainya. “Seharusnya Pemkot Kediri sudah siap meberlakukan Tukin. Kalaupun belum siap masalahnya apa?” imbuhnya.
Dia juga menyinggung besaran TTP yang diberikan. Menurutnya, TTP tersebut tidak realistis jika dibanding Tukin yang diberikan Pemkab Kediri. Diketahui, sekelas Sekretaris Daerah sesuai Perwal mendapatkan TTP sebesar Rp 10 juta, sementara sekelas asisten sebesar Rp 6 juta. Sedangkan sekelas Kepala Dinas Rp 3,5 juta, dan eselon III setingkat Kepala Bagian sebesar Rp 2,5 juta.
Terpisah, Kabag Humas Pemkot Kediri, Apip Permana mengaku semenjak diberlakukannya absensi menggunakan fingerprint, Pemkot Kediri masih belum membahas pemberian Tukin bagi pegawainya.
“Untuk Tukin kita masih belum ada pembahasan. Namun demikian jika kedepan dilakukan pembahasan, ada kemungkinan untuk anggarannya diajukan pada PAK tahun ini,” tandasnya.(dun)
