Dishub Jatim Harus Bertanggungjawab
SITUBONDO, PETISI.CO – Proyek pembangunan Dermaga Pelabuhan Jangkar di Situbondo yang digerojok anggaran APBD Jawa Timur tahun 2017, senilai Rp 49,8 miliar, disinyalir banyak masalah.
Bahkan, berbagai pihak menuding kalau proyek yang seharusnya selesai pada 31 Desember 2017 ini, ada aroma korupsi.
Hal itu dibuktikan, sejak awal pengerjaan, banyak masalah yang muncul. Mulai dari protes lelang, soal urukan, serta tidak bisa memenuhi target penyeleseian pembangunan.
Diantara yang merasa kaget dengan proyek bernilai puluhan miliar itu adalah Basuki Babussalam, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur. Wakil rakyat ini mengaku kaget dengan proyek Dermaga Pelabuhan Jangkar yang dibiayai dari uang rakyat itu.
“Proyek itu seharusnya selesai per 31 Desember 2017 lalu, tapi, sampai semalam, bahkan pagi tadi masih melakukan pekerjaan pengurukan,” ujar Basuki Babussalam, kepada petisi.co, Jumat (12/1/2018).
Menurut Basuki Babussalam, yang membuatnya terheran-heran, kenapa Dinas Perhubungan dan LLAJ Jatim, terkesan tutup mata.
“Anehnya kok Kadishub dan LLAJ Jatim Wahid Wahyudi tidak berbuat apa-apa,” herannya.
Mengetahui adanya gelagat proyek Dishub Jatim itu bermasalah, Basuki Babussalam berusaha mencari informasi dari masyarakat. “Ternyata memang ada dugaan, proyek tersebut bermasalah sejak pelaksanaan lelang hingga pelaksanaan pekerjaan,” ujarnya saat di lokasi proyek.
Dalam catatan Komisi D DPRD Jatim, proyek tersebut terdiri dari dua paket. Paket pertama adalah pengawasan pelaksanaan proyek senilai Rp 1,09 miliar. Proyek tersebut dimenangkan PT Aria Jasa Reksatama dengan nilai kontrak Rp 979,25 juta.
Sedangkan paket kedua adalah proyek pembangunan Dermaga Pelabuhan Jangkar Situbondo. Nilai pagu proyek berkode 11992015 ini sebesar Rp 48.821.955.000.
PT Kurniadjaya Wirabhakti beralamat di Perum YKP Mejoyo Tenggilis Surabaya, dinyatakan sebagai pemenangnya. Durasi proyek paket kedua ini mulai Juni hingga 31 Desember 2017.
Anehnya, berbagai permasalahan terus bermunculan, sejak dari proses lelang, saat pengurukan dan batas waktu pengerjakan. (mu/bersambung)
