BONDOWOSO, PETISI.CO – Fraksi Gerindra-NasDem (Ganas) menyatakan, bahwa pemasukan hasil dari pariwisata Kabupaten Bondowoso, terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2018 lalu, hanya mencapai Rp 93 juta.
Hasil tersebut, tidak sebanding dengan investasi yang cukup besar di sektor pariwisata. Hal ini, dikatakan juru bicara Fraksi Ganas, Abdul Majid, belum lama ini.
Menurutnya, investasi rata-rata Rp 2,5 milliar atau Rp 2 milliar lebih. Namun yang diberikan oleh pemerintah ke sektor pariwisata setiap tahun, tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh.
Disamping itu, dia mencontohkan di objek wisata Kawah Wurung, Kecamatan Ijen, dimana setiap Minggu, biasanya pengunjung sangat banyak dan diperkirakan bisa mendapat lebih dari Rp 4 juta dari retribusi.
Jika diestimasi, selama satu tahun maka bisa dibayangkan nilainya, Rp. 4 juta, kali 4 Minggu, kemudian 12 bulan. “Coba kemarin pas tahun baru, berapa ribu wisatawan yang berkunjung ke Kawah Wurung itu. Kalau dikali Rp 4.000 berapa?. Itu aja sudah gambarannya,” terangnya.
Dia juga mengaku, menemukan fakta yang menunjukkan, bahwa Kawah Wurung belum terelaborasi dengan baik oleh dinas terkait, dalam hal ini Disparpora, tentang pendapatan dari sektor retribusi.
Bahkan, pihaknya menduga ada oknum yang mengambil keuntungan secara pribadi, mengingat pengelolaannya dilakukan oleh Perhutani, Dinas Pariwisata, PTP, dan Garuda (Koperasi).
“Padahal, jika merujuk pada Perjanjian Kerja Sama (PKS), seharusnya sudah rigid porsentase kepada Pemerintah daerah (Pemda), maupun BUMN yang ada dalam pengelolaan objek wisata tersebut,” tuturnya.
Lebih lanjut, Abdul Majid menerangkan, bahwa di Kawah Wurung proses penarikan retribusi dilakukan oleh petugas Perhutani.
“Hasil penarikan dari Perhutani itu disetor ke salah satu oknum yang mengatasnamakan Koperasi. Kemudian total dari retribusi yang masuk itu disetor pada salah satu koperasi,” ungkapnya.
Proses perjalanan itu, sambung dia, memakan waktu dan tempat, artinya jika dana itu tidak langsung dari pokok tujuan. Kami mengindikasi ada sesuatu yang tidak wajar.
“Ini perlu kita dalami bersama. Jadi banyaknya oknum yang bermain disitu, ternyata tidak selaras dengan hasil yang kita harapakan semuanya. Itu dari sektor pariwisata saya sebut titik yang di Kawah Wurung saja,” tandasnya.
Lebih jauh Abdul Majid mengatakan, pemasukan dari sektor pariwisata tersebut, terhadap PAD, diharapkan tidak terjadi lagi kebocoran. Artinya, sesuai dengan investasi atau modal yang dikeluarkan pemerintah. Sebab selama ini, kami menduga ada kebocoran dari PAD pariwisata.
“Kebocoran mencapai hampir 50 persen lebih. Penyebabnya, karena banyaknya oknum yang bermain dan tidak tersistem,” katanya sambil mengimbuhkan, Komisi II DPRD Bondowoso, sudah beberapa kali rapat kerja dengan Bapenda terkait dengan persoalan itu. Namun, yang terjadi tetap tidak ada perubahan.
“Kita harus meratifikasi kembali perjanjian beberapa pihak itu terkait pengelolaan dengan baik. Kalau saya melihat leading sektor yang mengelola awal, adalah Dinas Pariwisata tidak maksimal mengelola pendapatan ini,” imbunya.
Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Bondowoso, Harry Patriantono memberikan konfirmasi. Menurut dia, terkait adanya dugaan kebocoran PAD di sektor pariwisata, pihaknya mengaku tidak tahu
“Informasi mengenai adanya kebocoran, kami kurang tahu, karena memang selama ini kami selalu melakukan pembinaan,”akunya, Rabu (33/1/2019), usai mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD Bondowoso.
Namun di sisi lain, dia mengaku, bahwa di beberapa tempat wisata, memang terjadi pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum tertentu. Tapi pihaknya telah koordinasi dengan Polres untuk melakukan pemberantasan Pungli tersebut.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Kapolres, untuk melakukan MoU terkait pemberantasan pungli, khususnya di objek wisata, sehingga bisa cepat dalam mengambil tindakan,” pungkasnya.(latif)
