Petisi
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, Jumadi
PEMERINTAHAN

Gagal Raih Opini WTP 2017, Pemprov Pelototi Lumajang dan Sampang

SURABAYA, PETISI.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menaruh perhatian serius kepada dua kabupaten, yakni Lumajang dan Sampang, atas prestasinya yang buruk dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sehingga gagal mendapatkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2017 lalu. Harapannya, di tahun 2018, kedua kab itu bisa meraih opini WTP.

“Kedua kab itu jadi perhatian serius Pemprov, setelah Gubernur Khofifah Indar Parawansa dilapori oleh BPK RI, bahwa di Jatim masih ada dua kab atas opini auditnya WDP,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, Jumadi di sela Rapat Koordinasi (Rakor) penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 Kab/Kota se Jatim di Kantor BPKAD Jatim, Selasa (19/2/2019).

Dijelaskan, gubernur menerima laporan tersebut dari anggota V, Isma Yatun ketika mendatangi Kantor Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI, usai dilantik menjadi gubernur Jatim di Istana Negara, Jakarta, 13 Pebruari 2019. Khofifah datang ke BPK RI dalam rangka bagaimana sebetulnya frame pengelolaan keuangan daerah.

“Waktu itu disampaikan bu Isma Yatun, anggota V BPK RI yang membawahi Jawa dan Sumatera, bahwa di Jatim masih ada 2 kab/kota yang opini atas auditnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu kab Lumajang dan Sampang. Dua kab itu, Lumajang turun kelas, yang sebelumnya WTP turun ke WDP. Sedangkan Sampang tetap WDP,” ungkapnya.

Dua kab tersebut, menurutnya, gagal menerima opini WTP, lantaran penyajian LKPD-nya kurang berkualitas. LKPD itu sudah diatur dengan standart akutansi pemerintah. Ada 7 bab yang dikerjakan, mulai dari realisasi anggaran, sisa anggaran lebih, laporan operasional, kas, neraca dan laporan mutasi.

“Kalau penyajiannya tidak memenuhi starndart, tentu tidak mendapat opini tertinggi yaitu WTP. Makanya, dua kab ini menjadi perhatian penting, disamping itu penting untuk mempertahankan. Kalau tidak ada upaya serius, kasusnya bisa seperti Lumajang, bisa turun kelas. Yang semula WTP menjadi WDP,” tuturnya.

Karena itu, lanjutnya, atas komitmen gubernur, BPKAD Jatim cepat merespon atas kondisi atau fakta yang terjadi di Jatim. Yaitu, mengadakan rakor untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan. Sebab, pada tahun 2016 di Jatim ada 8 kab yang gagal mendapat opini WTP, kemudian turun menjadi 2 kab di tahun berikutnya.

“Jadi, rakor hari ini sesi kelas teknis bagaimana 7 bab laporan keuangan pemda itu bisa memenuhi standar akutansi pemerintah yang berkualitas, sehingga pada saat nanti (Mei) diterimakan LHP dari BPK RI, yaitu opini WTP,” paparnya.

Apakah akan mempengaruhi provinsi jika ada salah satu kab yang turun kelas, Jumadi menyebut tidak ada pengaruhnya. Pengaruhnya hanya pada insentif daerah. “Jadi, opini atas audit itu menjadi indikator utama, bagaimana daerah mendapatkan dana insentif daerah,” tandasnya. (bm)

terkait