DENPASAR, PETISI.CO – Terhitung sejak 1 Januari 2017, program jaminan kesehatan Pemerintah Provinsi Bali, Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), diintergrasikan ke dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Mereka seharusnya secara otomatis akan dilayani melalui BPJS dan KIS (Kartu Indonesia Sehat).
Celakanya, hasil Sidak Komisi IV DPRD Bali di Kabupaten Gianyar dan Klungkung, terdapat ratusan ribu warga miskin pengguna JKBM yang belum bisa dilayani BPJS dan KIS. Penyebabnya, data mereka belum masuk database JKN KIS.
Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Parta menjelaskan, hasil sidak di Gianyar, Rabu (4/1/2017), terdapat 26.550 pengguna JKBM yang namanya tidak terdata sebagai pengguna KIS dari total 48.546 orang yang berkesempatan memporoleh KIS. Adapun hasil sidak di Klungkung, Jumat (6/1), jumlah warga yang menerima BPJS KIS daerah sebanyak 19.907 jiwa, terdapat 8.166 yang belum divalidasi datanya.
“Data yang sudah clear (di Klungkung) sejumlah 11.741 jiwa. Jika orang ini sakit sudah tidak ada masalah, mereka sudah bisa dilayani (BPJS KIS). Terus data yang belum valid sebanyak 8.166 orang, belum bisa masuk file BPJS karena identitasnnya belum lengkap. Jika mereka ada yang sakit, akan mengalami kesulitan (menjadi pasien umum di Rumah Sakit, red),” ungkap Parta melalui pesan singkat usai bertemu bupati Klungkung I Nyoman Suwirta.
Parta menambahkan, di luar 19.057 penerima JKN KIS, masih terdapat 110 warga yang namanya tak terdata sama sekali, padahal sebelumnya mereka penerima JKBM. “Kami merasa dibohongi oleh situasi, katannya terintegrasi, kok banyak yang tercecer, hari Senin kami akan tanyakan,” kecamnya.
Politisi PDIP asal Gianyar ini sangat menyesalkan proses integrasi JKBM ke JKN masih bermasalah. Kondisi ini, menurut Parta, sangat merugikan masyarakat yang tidak mampu.
“Kasian mereka, kalau masuk rumah sakit pasti ngak bisa bayar. Seperti di Gianyar, di puskesmas ada pasien kecelakaan tidak ditanggung KIS daerah karena namannya tidak masuk. Sungguh kami merasa dibohongi, katannya integrasi tapi kok banyak yang tercecer, harusnnya seluruh penerima JKBM adalah penerima KIS daerah,” sesal Parta.
Menurut Parta, masalah serupa juga terjadi di daerah lainnya di Bali. Karena itu, warga miskin yang belum terdata penerima layanan JKN KIS jumlahnya kemumgkinan masih banyak. Untuk masalah yang terjadi di Klungkung, Parta menyambut baik respon bupati Klungkung yang akan segera mengatasi masalah pendataan tersebut.
“Di seluruh Bali juga akan seperti itu. Bedannya, bupati klungkung sangat sigap. Secara umum, dalam mengatasi persoalan di atas bupati klungkung telah melangkah cepat, menyinkronkan data Dinsos dan Dikdukcapil, dan juga merencanakan jika dimungkinkan oleh peraturan bupati berniat mengkuti pola yang diambil Badung, tentu kami mengapresiasi niat beliu,” ujar Parta.
Lebih lanjut Parta mengatakan, pihaknya akan membahas masalah ini dengan gubernur Bali Made Mangku Pastika dan instansi terkait awal pekan mendatang.
“Hari Senin (9/1/2017) ada pertemuan dengan Gubenur, dan Kadis Kesehatan se-Bali, Kadis Sosial se-Bali, Dukcapil, BPJS dan pihak terkait lainya di kantor gubenur. Kmi akan hadir, membawa masalah yang kita temui di lapangan,” pungkas Parta. (kev)
