Kampung KB Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

  • Rabu, 28 Februari 2018 | 14:43
Kampung KB Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
Sekda Prov Jatim memberikan cinderamata dan ucapan selamat kepada perwakilan calon generasi penerus gerakan BKKBN dalam acara rakorda BKKBN

SURABAYA, PETISI.CO – Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mendorong sekaligus mendukung program kampung Keluarga Berencana (KB) di seluruh pelosok desa yang ada di wilayah Jatim. Harapannya, melalui program tersebut nantinya bisa menumbuhkan partisipasi masyarakat serta ikut meningkatkan kualitas hidup mereka.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Akhmad Sukardi MM saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga di Kantor Bappeda Prov. Jatim. Jl. Pahlawan Surabaya, Rabu (28/2) siang.

Sekda Prov Jatim menyaksikan penandatanganan MOU dalam acara rakorda program Kependudukan BKKBN di ruang BAPPEDA Surabaya

Dikatakannya, kampung KB merupakan bentuk sinergitas kegiatan antara pemerintah, sektor swasta dan partisipasi masyarakat. Kriteria terbentuknya kampung KB adalah daerah yang kumuh, miskin, pesisir, terpencil, perbatasan dan padat penduduk dengan jumlah keluarga prasejahtera.

Melihat kondisi tersebut, Sekdaprov menjelaskan bahwa kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga menciptakan masyarakat sehat, bahagia dan sejahtera. Untuk itu, dirinya sangat mengapresiasi kabupaten/kota se Jatim yang telah membentuk kampung KB.

“Pemerintah kabupaten/kota akan saya dorong untuk membantu menyukseskan program dan ini merupakan program bersama,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah pusat telah memfasilitasi dalam menyejahterakan masyarakat. Akan tetapi, terkadang program yang ada belum bisa dilakukan secara menyeluruh di kabupaten/kota dengan alasan otonomi daerah.

“Program dari BKKBN salah satunya Kampung KB harus didukung oleh bupati/walikota yang ada di Jatim. Kampung KB ini, ternyata bukanlah kampung elit melainkan kampung yang masuk wilayah kumuh, terpencil penduduk miskin sehingga harus disejahterakan lewat program KB,” ungkapnya.

Menanggapi banyaknya masyarakat di pelosok desa yang menikah di bawah umur, khususnya di daerah tapal kuda, Akhmad Sukardi menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan upaya nyata dengan memberikan pemahaman maupun edukasi.

“Ini yang harus kita beri pemahaman, bahwa nikah muda dapat memberi dampak negatif bagi kesehatan serta berdampak terhadap angka kematian ibu dan bayi,” imbuhnya.

Dalam laporannya, Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Jatim Yenrizal mengatakan, Rakorda ini sebagai tindak lanjut dari Rakornas yang menitik beratkan pada program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang memerlukan penguatan integrasi program lintas sektor di Kampung KB guna mempercepat terwujudnya SDM yang berkualitas.

Ia mengatakan, selain ingin meningkatkan sinergitas, komitmen dan dukungan pemerintah daerah dan mitra kerja BKKBN, tujuan Rakorda ini juga bertujuan untuk pemerataan, pengelolaan serta pelaksanaan program KKBPK. (cah/nif)

 

bagikan :

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Foto Terbaru

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional