Kapolrestabes Surabaya : Anggaran Narapidana Rp 142,35 Miliar

oleh -44 Dilihat
oleh
Kapolrestabes Surabaya, Kombes. Pol. M. Iqbal S.I.K., M.H. saat menjadi pemateri.

Lapangan Kerja Sedikit, Pengangguran Meningkat

 SURABAYA, PETISI.CO – Dalam rangka mengevaluasi tiga tahun masa Pemerintahan Jokowi-JK, keberhasilan dari program Nawacita belum menunjukan hasil optimal, namun tidak sedikit dari program pemerintah yang menunjukkan keberhasilan dan progres signifikan.

Semua ini dibedah dalam seminar yang diselenggarakan, Himpunan Mahasiswa Jurusan Admnistrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya, (Unesa) di Aula LPPM Unesa, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (25/10/2017).

Dalam kesempatan tersebut, Kapolrestabes Surabaya, Kombes. Pol. M. Iqbal S.I.K., M.H. selaku pemateri mengatakan, Polri ingin mengambil langkah seluruh penjabaran tugas kepolisian dengan mengutamakan kepuasan masyarakat.

“Salah satu caranya, dengan komunikasi dengan masyarakat dan berusaha untuk hadir di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, menurut Kapolres, anggaran untuk narapidana di Surabaya cukup besar, sekitar Rp 142,35 Milyar, hal tersebut dinilai pemborosan anggaran. Dengan demikian harus dilakukan pembinaan-pembinqan agar dapat menekan angka kriminal dan menekan penggunaan anggaran. “Hal ini juga dalam rangka mewujudkan NAWACITA.”

Menurut Kapolres, kinerja pemerintah terus naik, karena bantuan masyarakat. “Semua ini untuk memotivasi kami untuk terus mengevaluasi agar polisi semakin baik dan membangun public trust.”

Sementara, Kepala BPS Surabaya, Suparno, S.E., M.M yang juga hadir memberikan materi terkait statistik kenaikan kinerja pemerintah dari berbagai faktor. Menurutnya, bahwa garis kemiskinan di Kota Surabaya dari tahun 2014 s/d 2016 mengalami kenaikan. Selanjutnya dia menjelaskan bahwa tingginya tingkat pengangguran di suatu daerah dipengaruhi oleh kurangnya lapangan pekerjaan.

“Sebagai contoh, kemampuan yang dimiliki oleh seorang lulusan sarjana IT. Namun pekerjaan yang tersedia hanya sebagai buruh pabrik. Orang tersebut tidak mau mengambil pekerjaan yang bukan keahliannya,” ujar dia pada saat memberikan materi kepada peserta seminar.

Menurutnya, hasil listing SE 2016 menunjukan adanya kenaikan sebesar 5,6 persen selama 10 tahun, dengan kenaikan jumlah pertambahan usaha baru di Kota Surabaya. Selanjutnya dia mengatakan, jumlah terbesar usaha baru didominasi oleh usaha makan dan minum.

Dan berdasarkan kategori yang didominasi oleh perdagangan besar eceran (42,28 persen), penyediaan akomodasi makan dan minum (29,50 persen), dan industri pengolahan (7,50 persen).

Dalam kesempatan terakhir, Pengamat Ekonomi dari Unesa, Hendri Cahyono, S.E. mengatakan, adanya banyak capaian kinerja di era pemerintahan Jokowi-JK. Dia mengatakan, penurunan tingkat kemiskinan di era Jokowi mengindikasikan ada kecenderungan menurun.

Sementara, ketimpangan penurunan kesejahteraan pendapatan masyarakat mendukung terciptanya kehidupan yang berkeadilan. Pengangguran mengalami penurunan berdasarkan tingkat dan jumlah, mengindikasikan peningkatan competitiveness dari tenaga kerja.

Sementara, adanya pengendalian tingkat Inflasi yang rendah dan terkendali mampu menjaga daya beli masyarakat.

Kualitas hidup ditunjukan dengan peningkatan kualitas kesehatan yang mampu mendorong kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya dia mengatakan, “Peningkatan akses pendidikan mendorong kualitas SDM, dan pelayanan kesehatan semakin meningkat dan merata di era Jokowi-JK.”

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukan kesejahteraan masyarakat. Ditunjukan dengan banyaknya usaha yang menjadi tren adalah usaha teknologi finansial. “Mulai sekarang kita semua harus bersahabat dengan teknologi, dan generasi milenial mempengaruhi pertumbuhan ekonomi saat ini dengan bertumbuhnya pelaku-pelaku usaha online,” pungkasnya.(yrs)