PONOROGO, PETISI.CO – Aksi unjuk rasa yang akhir-akhir ini relatif sering dilakukan warga Ponorogo, merupakan wujud ketidak puasan warga terhadap kepemimpinan Bupati Ipong Muchlisoni. Ketidak pekaan Bupati dibuktikan ketika gelombang-gelombang kecil unjuk rasa dari masyarakat tidak cepat direspon dan diselesaikan dengan bijaksana. Sikap arogan yang cenderung menantang warganya sendiri tersebut yang mendorong warga melebur jadi satu dalam Aliansi Masyarakat Ponorogo Tertindas (AMPT) non LSM.
Ketika masyarakat kecil yang selama ini tertindas berkumpul menjadi satu, semangat dan energi merekapun menjadi lebih besar. Mereka bersatu untuk menentang dan melawan kebijakan pemimpin yang tidak pro rakyat. Sayangnya, meskipun keadaan ini bisa diatasi dan diantisipasi, namun Bupati Ponorogo justru mengedepankan sifat arogansinya. Dan rakyat kecil dijadikan tumbal kebijakannya.
Ari Hersofiawanudin, salah seorang aktivis AMPT non LSM menilai, Pemkab Ponorogo tidak memiliki konsep yang jelas dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Ponorogo. Ia mencontohkan kasus pembangunan waduk Bendo di Desa Ngindeng Kecamatan Sawoo.
“Lihat saja penyelesaian masalah waduk Bendo, sampai sekarang belum jelas karena pengajuan lahan pembebasan ke DPRD ditolak lantaran tidak jelas plot-plotnya,” kata Bilowo, panggilan akrab Ari Hersofiawanudin.
Selain kasus waduk Bendo, masih banyak permasalahan lainnya yang hingga kini terbengkalai tanpa penyelesaian, dan nasib rakyat digantung tanpa kepastian. Seperti kasus bentor, PKL, tambang gamping di Sampung ataupun tambang-tambang lainnya.
“Kalau persoalan batik reog saja Bupati bisa mengeluarkan Perbup, lalu mengapa untuk persoalan-persoalan lain yang menyangkut hajat hidup rakyatnya dia tidak mengeluarkan Perbup,” imbuh Bilowo.
Di tempat terpisah, Didik Hariyanto, Koordinator AMPT non LSM mengajak masyarakat Ponorogo yang selama ini diabaikan aspirasinya oleh Pemerintah Daerah untuk bersatu dan berjuang bersama masyarakat tertindas lainnya. Menurutnya, untuk memperjuangkan nasib rakyat Ponorogo ternyata tidak bisa menggantungkan harapan kepada Pemkab.
“Kita tidak bisa lagi menggantungkan nasib pada Pemkab, kita harus bersatu dan berjuang bersama-sama,” kata Didik pada petisi.co kemarin.
Lebih lanjut ia mengatakan, sudah terlalu banyak kebijakan Bupati yang justru merugikan rakyatnya, bahkan tidak jarang kebijakan Bupati Ipong sering membenturkan rakyat dengan kekuatan-kekuatan lain seperti Satpol PP maupun Kepolisian.
“Inilah adalah betuk-bentuk penindasan kepada rakyat. Apakah kita akan diam saja. Kemana Ponorogo yang dulu ayem itu,” jelas Didik dengan nada tanya. (rib)
