SURABAYA, PETISI.CO – Isu people power yang digulirkan Amien Rais, Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendapat penolakan berbagai pihak. Salah satunya adalah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus di Jatim.
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Nabrisi Rohid mengatakan isu people power tidak relevan karena bertentangan dengan konstitusional. Selain itu, isu people power termasuk upaya untuk mendelegitimasi penyelenggara KPU, baik KPU maupun Bawaslu.
“Jadi tidak perlu adanya people power, karena itu inkonstitusional”, tegasnya kepada wartawan di Surabaya, Selasa (30/4/2019) malam.
Menurutnya, jika terdapat dugaan pelanggaran, haruslah menggunakan upaya hukum yang sah dan diakui oleh konstitusi. Semua ada rule ataupun aturan yang bisa masyarakat sampaikan.
Jika menemukan pelanggaran, laporkan ke Bawaslu. Kalau hal itu berkaitan dengan sengketa hasil pemilu, sampaikan ke MK. Jika ada penyelenggara pemilu yang berpotensi nakal maka sampaikan ke DKPP.
“Semua ada konstitusinya, ada peraturannya. Jadi tidak perlu people power itu,” ucap pimpinan Cipayung Plus Jatim itu.
Jika tetap ada people power, lanjutnya, maka pihaknya akan memunculkan tandingan yaitu student power. Namun, itu mungkin agak berbeda, power-power yang kita miliki, karena kita mahasiswa maka tentunya kita akan lakukan kajian ilmiah.
“Tidak kemudian langsung turun. Kita cenderung akan lakukan kajian kajian ilmiah dulu. Jika dimungkinkan untuk aksi turun, maka kita akan aksi,” jelasnya.
Beberapa elemen mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung plus Jatim, antara lain HMI, GMNI, PMII, KAMMI, KMHDI, PMKRI dan GMKI. Mereka berkumpul untuk menentukan sikap atas munculnya isu people power. (bm)
