Kerjasama Pemprov Jatim – USAID Akan Berakhir, Gubernur Berharap Dilanjutkan

oleh -52 Dilihat
oleh
Pakde Karwo menerima Konjen AS di Surabaya Heather Variava dan USAID di RK Gubernur Jl Pahlawan 110 Surabaya

SURABAYA, PETISI.CO – Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mengharapkan keberhasilan United States Agency for International Development (USAID) di Jatim dilanjutkan khususnya untuk daerah di Pulau Madura, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, dan Kab. Probolinggo.

Sebab, selama ini program-program USAID seperti pendidikan, kesehatan, serta air bersih dan sanitasi sudah berhasil diterapkan di Tulungagung, Jember, dam Malang.

“Kerjasama Pemprov Jatim dengan USAID akan habis pada Juni ini. Mohon diperpanjang keberhasilan program-program USAID tidak hanya di Tulungagung dan Jember, tetapi juga di Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, dan seluruh Madura,” kata Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat menerima rombongan USAID Indonesia dan Konjen AS untuk Surabaya di Ruang Kerja Gubernur Jatim, Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Kamis (27/4/2017).

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim menjelaskan, beberapa daerah tersebut masih terdapat kekurangan dalam pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, yang dapat menyebabkan tingkat kemiskinan masih tinggi. Sebagai contoh, di Kab. Sampang tingkat kemiskinan masih 24 persen.

“Ini yang menjadi tantangan di Jatim. Problem besar kemiskinan di daerah Madura adalah masalah kesehatan dan pendidikan, termasuk juga air bersih dan sanitasi,” ujarnya.

Menurutnya, pendidikan dan kesehatan sebagai kunci penting bagi kemajuan sumber daya manusia (SDM). Jika pendidikan dan kesehatan rendah, maka kualitas SDM juga ikut rendah.

Kondisi ini berbeda dengan di Tulungagung, Malang, Jember yang sudah baik pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, bahkan tingkat kemiskinan di Tulungagung, Malang tinggal 6,2 persen.

Untuk itu, hampir seluruh belanja anggaran masuk ke daerah Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, dan seluruh Madura karena derajat kesehatannya rendah, pendidikan vokasional hampir tidak ada, serta masih menggunakan pendidikan agama tradisional sebagai basisnya NU.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, jelas Pakde Karwo, Pemprov Jatim telah melakukan beberapa langkah konkret. Salah satunya yakni dengan didirikannya SMK Mini yang menerapkan pendidikan vokasional selama enam bulan. Hingga saat ini sudah ada sebanyak 270 SMK Mini dengan sembilan jurusan yang bisa dipilih sesuai kebutuhan.

Selain itu, menurut Pakde Karwo, didirikannya SMK Mini tersebut bermanfaat untuk mengatasi permasalahan sebanyak 40 persen tenaga kerja di Jatim lulus SD dan tidak lulus SMP. Kondisi ini sebagian besar berasal dari kultur Madura. “Melihat kondisi ini, kita dorong terus SMK di Jatim. Pengembangan kualitas SDM menjadi hal penting terutama memperluas pendidikan vokasional,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur USAID Indonesia Erin McKee mengatakan sangat senang berada di Jatim. Provinsi ini lebih baik dibandingkan provinsi lain. “Ini adalah tanda baik untuk kemitraan antara pemerintah dengan USAID,” pujinya.

Demokrasi Partisipatoris Ciptakan Suasana Harmoni

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jatim Pakde Karwo menyampaikan kultur demokrasi di Jatim yang partisipatoris telah menciptakan suasana yang adem dan harmoni.

“Jatim suasananya adem dan harmoni. Pemerintah bersama seluruh stakeholder termasuk masyarakat di dalamnya ikut bersama-sama mewujudkan kesejahteraan  masyarakat. Tidak ikut ada paksi pemerintah ataupun oposisi,” ujarnya.

Sementara itu, Konjen AS untuk Surabaya Heather Variava yang ikut mendampingi Direktur USAID Indonesia juga memuji kondisi yang aman, nyaman dan harmoni di Jatim. “Pak Gubernur terus ikut mempromosikan kondisi harmonis yang baik di Jatim,” imbuhnya. (cah/gd)