Petisi
OPINI

Kualitas Karya Jurnalistik di Media Online

Oleh:  Yunanto*

Saya merasa mendapat hikmah. “Mata” saya menjadi kian “terbuka”. Ternyata mayoritas karya jurnalistik di berbagai media dalam jaringan (daring) atau  online masih perlu peningkatan kualitas secara sangat serius.

Hikmah tersebut saya petik tatkala mencermati dan menilai lebih dari 50 judul berita. Semua berbentuk berita langsung atau berita lurus; lazim disebut straight news. Penilaian itu saya lakukan dalam kapasitas sebagai juri lomba karya jurnalistik (LKJ) kategori media online.

Ada tiga kategori lomba yang digelar oleh sebuah institusi perguruan tinggi swasta (PTS) di Kota Malang. Rincinya, karya jurnalistik media cetak, media televisi dan media online. Semua karya yang diikutkan LKJ harus telah dipublikasikan. Batas akhir masuknya berita yang diikutkan LKJ, 10 Maret pekan lalu.

Kesalahan Klasik

Saya mencatat, kesalahan klasik amat mencolok di mayoritas karya jurnalistik yang dilombakan. Kesalahan klasik dimaksud secara umum ada dua poin.

Pertama, ada kecenderungan kuat “mabuk” obral kata. Prinsip berhemat kata di media online, demi terpenuhinya aktualitas berita dalam keterbatasan ruang pewartaan, malah “dinistakan”. Mencolok mulai dari judul hingga tubuh berita.

Kalimat judul ideal dan sepatutnya tujuh – delapan kata, maksimal. Faktanya, sangat banyak  judul berita yang terdiri atas belasan kata. Bahkan ada yang lebih dari 15 kata. Semua elemen 5W + H “dijejalkan” masuk judul. Saya heran, itu judul  atau teras berita?!

Jumlah kata dalam satu kalimat di tubuh berita pun demikian, sangat panjang. Ideal dan sepatutnya, satu kalimat maksimal terdiri atas 20 kata. Bila lebih dari 20 kata, berpotensi sulit dicerna, susah dipahami (Ras Gading Siregar, STP – Jakarta, 1979). Realitasnya tak sedikit yang membangun satu kalimat terdiri atas 30-40 kata.

Kedua, kelemahan dalam berbahasa tulis sangat mencolok. Terutama pada: (1) kecenderungan mengacau-balaukan kalimat aktif dan pasif; (2) membuat kalimat yang subjeknya hilang; (3) “seenaknya” menuliskan kata baku, awalan, kata depan, kata sambung, kata ganti dan kata sandang tanpa mengindahkan  akurasi penggunaan huruf kapital; dan (4) logika kata dalam kalimat salah sehingga membelokkan makna.

Pendek kata bukan bahasa yang jernih, padat, lugas, logis, sederhana dan mudah dipahami. Padahal itulah “ruh” atau “jiwa” Bahasa Indonesia Jurnalistik (BIJ). Wajib bagi setiap jurnalis mengindahkan penggunaan BIJ secara baik dan benar. Pasalnya, jurnalis wajib berandil dalam mencerdaskan khalayak (komunikan medianya).

Saya berikan ilustrasi sebagai contoh kalimat tidak logis, berikut ini:

Ratusan massa warga yang marah bergerak ke Kantor Kecamatan Pringgondani.

Kata massa itu bentuk jamak. Tidak boleh ada kata ratusan di depan kata jamak tersebut. Maknanya  menjadi salah, karena yang ratusan berarti  massa. Padahal semestinya yang ratusan itu warga yang marah. Jadi, penulisan yang benar: Massa ratusan warga yang marah…_ dan seterusnya.

Begitu pula terminologi  Kantor Kecamatan Pringgondani. Sejak kapan kecamatan memiliki kantor?! Kecamatan itu sebutan wilayah. Sedangkan yang memiliki kantor itu manusia, disebut camat. Jadi, penulisan yang benar Kantor Camat Pringgondani.

Perbendaharaan Kata

Hal lain yang saya catat, mayoritas naskah berita yang dilombakan juga “miskin” perbendaharaan kata. Idealnya, setiap insan jurnalis memiliki “bank” kata ganti. Berisi “deposito” perbendaharaan kata ganti. Itulah pasalnya jurnalis dituntut memiliki  pengetahuan umum yang luas.

Kekayaan perbendaharaan kata ganti yang dimiliki seorang jurnalis, secara otomatis menambah pengetahuan khalayak komunikan medianya. Itulah kontribusi berharga pada obsesi jurnalis turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Elemen siapa (who), misalnya. Idealnya dalam satu item naskah berita memiliki dua-tiga kata ganti. Sehingga nama seseorang atau institusi (lazim disebut “who yang dipersonifikasikan”), tidak ditulis berulang-ulang, di tiap alinea.

Hal tersebut mengindikasikan: (1) jurnalisnya “miskin” perbendaharaan kata ganti who; (2) komunikan medianya tidak mendapat pengetahuan ihwal siapa (who) sebenarnya.

Begitu pula kata ganti pada elemen peristiwa (what), tempat (where), waktu (when), penyebab terjadinya peristiwa (why) dan bagaimana terjadinya peristiwa (how). Galibnya, kekayaan perbendaharaan kata ganti berbanding lurus dengan luasnya pengetahuan umum seorang jurnalis. Pasti, hal itu berpengaruh besar pada bobot kualitas karya jurnalistiknya.

“Melek” Hukum

Terakhir, saya tidak akan jemu mengatakan dan menulis: jurnalis wajib “melek” (memahami) hukum. Terminologi hukum yang saya maksud adalah hukum positif: undang-undang. Baik hukum publik (hukum pidana), maupun hukum privat (hukum perdata).

Jurnalis wajib “melek” hukum, karena ia “penjaga gawang aspirasi publik”. Setiap jurnalis perlu lebih fokus dan terus-menerus menambah pengetahuannya di bidang hukum publik. Memahami kandungan UU RI No. 8/Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mutlak perlu.

Tentu, tidak hanya “melek” KUHAP sebagai “pondasi” hukum publik. Tidak pula hanya mafhum UU RI No. 40/Tahun 1999 tentang Pers. Jurnalis,  utamanya yang berkarya di media daring, wajib pula  “melek” UU RI No. 11/Tahun 2008 yang telah diubah dengan UU RI No. 19/Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pengetahuan yang baik tentang UU ITE, tidak hanya “menyelamatkan” jurnalis dari kemungkinan terpeleset delik hatzai artikellen (tindak pidana tidak menyenangkan). Terpeleset bisa saja terjadi, bila buah karya jurnalis terbukti bukan termasuk produk jurnalistik.

Hal lain yang positif, bila jurnalis “menguasai” UU ITE maka ia memiliki potensi menyampaikan pencerahan kepada khalayak komunikan medianya. Luar biasa jika bisa diimplementasikan.

Akhirnya, lewat artikel ini  saya “mengetuk nurani” kalangan pengurus organisasi profesi jurnalis untuk meningkatkan kualitas para jurnalis yang “diwadahi”. Solusinya antara lain lewat pendidikan dan pelatihan (diklat) jurnalistik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Khalayak (umum) tahu, jumlah jurnalis di setiap daerah terus bertambah. Sayang, peningkatan jumlah jurnalis tidak diiring dan tidak diimbangi dengan peningkatan kualitasnya. Saya meyakini, citra jurnalis akan buruk dan semakin terpuruk, bila tanpa solusi.

Semoga keyakinan saya tersebut tidak menjadi kenyataan, kelak. ☆

*penulis adalah alumni Sekolah Tinggi Publisistik – Jakarta; mantan wartawan Harian Sore “Surabaya Post” (1982 – 2002).

terkait