BANYUASIN, PETISI.CO – Lembaga Evaluasi Monitoring Anggaran Negara (LEMAN) mendatangi Kantor Dinas Kesahan (Dinkes) Kabupaten Banyuasin, beberapa waktu lalu. Mereka menuntut Kepala Dinkes dr H Masagus Hakim mundur dari jabatannya.
Darsan, selaku Koordinator Aksi dalam orasinya mengatakan, selain tidak professional, Kadinkes juga diduga kuat terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi anggaran Dinkes tahun 2016 lalu, yang mana sebelumnya telah diperiksa penyidik KPK.
“Kami akan mengusir dan menolak yang bersangkutan dari Bumi Sedulang Setudung. Bahkan ketidakprofesional mereka dapat dilihat banyaknya masyarakat diresahkan adanya korban malpraktek yang dilakukan bidan desa Wana Mukti Pulau Rimau,” ujanya.
Selain itu, lanjutnya, belum adanya pelantikan bidan di Kabupaten Banyuasin diduga karena ada pungutan liar yang masuk ke kantong pribadi oknum di Dinkes Banyuasin.
Sementara Salim, selaku Koordinataor Lapangan juga meminta, kepada penegak hukum dalam hal Kejari Banyuasin mengusut dana pembagian Pajak Rokok sebesar Rp 32 milyar yang hanya dibelikan mobil ambulance dan pembangunan KTR.
“Kami mendorong pihak DPRD Banyuasin membentuk pansus terkait penggunaan dana pajak rokok dan malpraktek yang dinilai kurangnya fungsi pengawasan yang dilakukan dr Hakim,” tegasnya Salim.
Sementara, Bupati Banyuasin SA Supriono enggan menanggapi hal itu. Alasanya, yang penting pihaknya bekerja. “Kalau soal demo biarkanlah, meskipun siang dan malam, ratusan kali melakukan demo di Banyuasin, kami nggak peduli,” ujar Supriono saat ditanya awak media.
Sedangkan, alasan pelantikan bidan belum dilakukan kata dia, karena belum ada persiapan yang matang. Dan tidak bisa dipaksakan, walaupun daerah lain seperti Muba dan OKI sudah dilantik.
“Kita janji tahun ini bidan PTT akan dilantik, selama ini terkendala karena saya yang belum bisa tandatangan,” terangnya. (roni)
