BONDOWOSO, PETISI.CO – Berapa fakta yang terkait pelayanan publik yang tidak maksimal dan tingginya harapan masyarakat dalam percepatan pelayanan maka perlu segera dibentuk Unit Pengaduan Pelayanan Publik (UP3) di Pemkab Bondowoso.
Raymond S Far Far SH, Ketua Umum Laskar Palapa Indonesia mengatakan, banyak hal yang belum diketahui oleh masyarakat yang berhak menerima pelayanan yang merupakan hak mereka. Namun kenyataannya mereka tidak paham.
“Kurangnya pemahaman masyarakat terkait pelayanan publik yang baik disebabkan karena arus informasi yang tidak sampai ke masyarakat. Pelayanan terkesan lebih mementingkan kepentingan pelayan dari pada yang dilayani,” tegas Raymond.
Lanjut Raymond, ketidak pastian peraturan yang menpengaruhi pelayanan publik juga menjadi cermin buruknya administrasi pemerintahan. Surat-surat yang tidak berlandaskan kewenangan dan tumpang tindih juga menjadi cermin pelayanan publik yang buruk.
“Ramainya surat yang terkait kemelut PKL menjadi contoh alur kewenangan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, saling tuding dan lempar tangan dalam pertanggung jawaban sengketa juga adalah wajah dari pelayanan publik di Bondowoso. “Surat menyurat yang terkesan pemaksaan dan meresahkan PKL juga merupakan kordinasi yang baik,” kata Raymond di hadapan media.
Dengan fenomena tersebut, Raymond mendesak Pemkab Bondowoso membentuk UP3 tersebut. Diharapkan dengan terbentuknya UP3 itu, masyarakat yang merasa dirugikan atas pelayanan pemerintah dapat segera mengadu. “Pemerintah pun dengan cepat bertindak menanggapi laporan masyarakat itu,” pungkas Raymond. (harika)
