BATU, PETISI.CO – Forum Warga Batu (FWB), gabungan dari beberapa Non-Goverment Organition (NGO), mendatangi Kantor Walikota Batu. Selain silahturahim dengan Walikota Hj. Dewanti Rumpoko dan jajaran, mereka juga membahas lima masalah di kota wisata unggulan Jatim ini.
Pertemuan di gedung Balaikota Among Tani itu juga dihadiri Wakil Walikota H. Punjul Santoso, Sekda Kota Batu Zadim Efisiensi, Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto SIK, MSi, Kajari Kota Batu Sri Heny Alamsari SH, MHum, dan beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkot Batu.
Acara berlangsung di ruang rapat walikota, di lantai lima, Jumat (5/4/2019).
NGO diwakili tujuh orang. Rincinya, Didik Sumintardjo, Alex Yudawan, Gaib Sampurno, Kayat HS, Didin Darianto, Heru Setya Aji, dan Ahmad Faidal Rahman. Mereka menanyakan perihal kinerja Pemkot Batu untuk masyarakat.
Seperti disampaikan Didik Sumintardjo dan kawan kawan, ada lima masalah yang mereka pertanyakan. Detilnya, masalah studi kelayakan kereta gantung, perizinan, perencanaan pembanggunan Pasar Besar Kota Batu, PKL, dan tunggakan pajak Jatim Park.
“Terkait akan dibangunnya kereta gantung, harus banyak kajian. Ketika kami tanyakan ke DPRD Kota Batu terkait pembangunan kereta gantung, respon dari DPRD malah sebaliknya mereka belum menerima surat atau tembusan dari pihak Pemkot Batu,” katanya.
Alex Yudawan juga berpendapat, terkait pembangunan kereta gantung pihaknya tidak setuju. Ia tandaskan, masih banyak yang harus dikerjakan di Kota Batu untuk kesejahteraan rakyat. Tidak harus mengutamakan pembangunan kereta gantung.
“Pastinya, kalau menurut Kementrian PUPR, kereta gantung tidak boleh melintas di atas rumah. Meskipun ini masih tahap perencanaan, tapi masih perlu banyak kajian yang menguntungkan bagi masyarakat Kota Batu. Sifatnya bukan hanya menguntungkan investor. Bahkan merujuk kebahagian dan kepuasan saja. Tetapi harus berdampak yang positif bagi masyarakat Kota Batu,” tegas Alex.
Di sisi lain, Gaib Samporno juga menanyakan terkait perizinan di Kota Batu. Ia sebut banyak bangunan yang tiba-tiba muncul dan beroperasional. Hal ini patut dipertanyakan izin dan kelengkapanya. Supaya masyarakat tidak selalu dibodohi oleh investor.
“Berdasarkan temuan dan data kami di lapangan bahwa masih banyak bangunan yang sudah berdiri di Kota Batu, namun masih belum bisa melengkapi izin izinya. Sehingga ada kesan di masyarakat, asal banyak duit, dia bisa berbuat apa saja dan tidak mementingkan masyarakat,” paparnya.
Kayat HS juga mengatakan, apabila pembangunan kereta gantung jadi direalisasikan dan dibangun, maka investornya tidak harus orang dari luar Kota Batu. Artinya, investornya cukup orang Kota Batu saja. Ini menunjukan keseriusan bagi warga Kota Batu.
“Saya berharap, apabila investornya dari Kota Batu, maka secara aturan mendapatkan perlakuan yang sama dari Pemkot Batu. Sehingga dalam hal ini tidak ada kata tebang pilih,” tegasnya.
Meski demikian, masih ada tiga poin yang dipertanya FWB dalam diskusi tersebut, di antara pembangunan pasar Kota Batu, PKL, dan tunggakan pajak Jatim Park.
Faidal Rahman juga mempertanyakan tentang Kota Batu hingga saat ini belum mempunyai grand desain agro wisata internasional. Sehingga ini bisa menjadi catatan, dan masukan bagi pemerintah Kota Batu
“Seharusnya Kota Batu, yang sudah menjadi destinasi wisata sudah memiliki grand disain agro wisata internasional. Namun hingga saat ini masih belum ada hal tersebut,” paparnya.
Sementara itu Walikota Batu Hj. Dewanti Rumpoko menyampaikan jawaban atas lima poin masalah tersebut melalui kepala OPD masing masing. Sehingga dapat dijelaskan seperti perencanaan pembangunan kereta gantung, melalaui BAPEDA, M. Chory.
“Pastinya, Pemerintah Kota Batu inginkan yang terbaik bagi masyarakat. Artinya setiap ada pembangunan di Kota Batu, Pemerintah Kota Batu tidak akan merugikan masyarakat,” tuturnya.
Meski demikian, Dewanti menerima dan menyambut baik audensi FWB dengan hangat. Sehingga didalam menyampaikan aspirasi, dan pendapat saling menerima. (eka)
