SURABAYA, PETISI.CO – Gubenur Jatim Dr. H. Soekarwo melakukan diskusi dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan/OJK Wimboh Santoso terkait skema pembiayaan menggunakan obligasi daerah, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat, (19/01) sore. Diskusi ini penting dilakukan di tengah melemahnya pertumbuhan ekonomi, yang menuntut alternatif atau terobosan pembiayaan untuk pembangunan, termasuk infrastruktur.
Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim menyampaikan terdapat beberapa pola pembiayaan. Hanya saja, menurutnya, loan agreement merupakan cara paling tepat untuk saat ini. Dicontohkan, banyak petani jika menggunakan pupuk bebas atau tanpa subsidi justru lebih produktif dibanding memakai pupuk subsidi.
“Terkait hal ini kita sudah kerjasama dengan Petrokimia, dan mereka siap. Sedangkan model kerjasamanya masih kita persiapkan,” ujarnya.
Ditambahkan, beberapa waktu lalu Pemprov Jatim juga ditawari untuk mendapatkan bantuan keuangan dari luar negeri. Akan tetapi, setelah dihitung dan dianalisa ulang masih berat untuk pengembaliannya.
“Sebetulnya di Jatim pertumbuhan ekonomi kelas menengah baru naik cukup siginifikan. Jika sebelumnya 35% terhadap PDRB sekarang naik menjadi 38,7%. Karenanya kami mohon arahan dari OJK terkait tantangan yang kami hadapi,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan/OJK Wimboh Santoso mengatakan, saat ini pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur diantaranya airport, tol laut, MRT, pelabuhan, dan lainnya. Namun dalam pembiayaannya tidak bisa sepenuhnya menggunakan APBN, salah satu terobosannya melalui pasar modal lewat obligasi daerah. Oleh sebab itu, Jatim diharapkan bisa menjadi pioneer proyek mana yang bisa diajukan lewat obligasi daerah.
“Saat ini uang yang beredar banyak, tinggal implementasi skema pembiayaannya yang harus ditata dengan baik,” terang Wimboh sapaan akrab KD OJK.
Menurutnya, saat ini digitalisasi sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, banyak barang luar negeri yang dipasarkan dengan mudah di dalam negeri. Oleh sebab itu, perekonomian harus digenjot dan tidak mengandalkan aktivitas ekonomi seperti yang ada saat ini.
“Meskipun suku bunga dan inflasi turun, jika tidak digenjot, maka akan berdampak pada kegiatan ekspor impor dalam negeri,” tegasnya.
Ia menambahkan bidang pertanian, perikanan, dan kelautan juga akan dibawa ke era digital, sebagai bentuk percepat terhadap digitalisasi yang sudah terjadi. (cah/dwi)
