SURABAYA, PETISI.CO – Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo meminta rencana program nasional, provinsi dan kab/ kota harus sinkron. Sinkronisasi ini terkait tiga hal yakni penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, dan penurunan kesenjangan.
“Sinkronisasi program ini merupakan ketentuan yang telah ditentukan oleh Bappenas. Karenanya, setiap program yang dibuat bukan fokus pada growth yang tinggi tapi harus berdampak pada tiga hal tersebut,” ungkap Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah/ RKPD Prov. Jatim tahun 2019, di Grand City Convex, Surabaya, Rabu (18/04).
Pakde Karwo menjelaskan, sinkronisasi ini sangat diperlukan karena tantangan akan adanya bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2030 di skala nasional, dan khusus Jatim pada tahun 2019. Setelah periode tersebut, pertumbuhan populasi usia produktif akan menurun dan mengakibatkan pertumbuhan basis pendapatan per kapita juga akan melambat.
”Kita harus pandai memanfaatkan bonus demografi ini akankah menjadi bonus atau justru bencana?. Oleh sebab itu perubahan harus dilakukan agar kita tidak terjebak pada middle income trap,” terangnya.
Ditambahkan, menghadapi tantangan bonus demografi ini Pemprov Jatim fokus dalam pengembangan sumber daya manusia/ SDM pada RKPD tahun 2019. Hal ini penting dilakukan karena pembangunan SDM diyakini bisa menjadi pengungkit pertumbuhan inklusi dan kunci dalam pemerataan kesejahteraan.
“Strategi lepas dari middle income trap ini yaitu dengan pembangunan manusia yang berdaya saing khususnya bidang pendidikan dan kesehatan,” tukas Pakde Karwo.
Di bidang pendidikan, terang Pakde Karwo, Pemprov Jatim telah melakukan moratorium jumlah SMU dan SMK. Bahkan, saat ini telah diterapkan program dual track strategy untukmeningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Langkah/ track yang pertama yakni memperbaiki kualitas pendidikan formal, seperti menambahkan kurikulum di SMA, dengan menyisipkan pendidikan vokasional.
“Kami juga melakukan link and match antara SMK dengan industri dan PT, filial SMK-PTN, partnership SMK dengan luar negeri, SMK pengampu, ekstrakurikuler di MA, dan peningkatan sarana prasarana SMK,” urainya.
Track kedua, yakni melalui penerapan pendidikan vokasional kesektor informal, seperti pembenahan Balai Latihan Kerja (BLK) berstandar internasional, sekaligus memperkuat SMK Mini melalui kerjasama dengan Jerman, dan Bosda Madin. Pihaknya meyakini penerapan program ini bisa memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Jatim. Saat jumlah lowongan tenaga kerja yang tersedia di Jatim sebanyak 400 ribu, sedangkan Pemprov Jatim hanya bisa menghasilkan 308 ribu tenaga kerja.
“Kekurangan kebutuhan tenaga kerja ini harus bisa dipenuhi oleh kab/ kota, sehingga lompatan pembangunan atau quantun menuju industri akan berhasil,” harapnya.
Pembangunan SDM di bidang kesehatan di tahun 2019, terang Pakde Karwo, dengan memaksimalkan program promotif pereventif khususnya pengurangan AKI, AKB, dan stunting. Beberapa langkah yang dilakukan yaitu memantau ibu hamil dan balita di posyandu/ ponkesdes, akses air bersih dan fasilitas sanitasi khususnya desa rawan kekeringan. Selain itu juga dengan melengkapi sarana dan prasarana fasilitas layanan kesehatan, pemahaman kesehatan reproduksi, fertilitas dan KB pada anak sekolah, dan pemenuhan gizi untuk bumil.
“Kebijakan kesehatan promotif preventif sangat bermanfaat untuk mengurangi belanja kesehatan yang kuratif,” imbuh Pakde Karwo.
Lebih lanjut disampaikan, prioritas pembangunan tahun 2019 juga dioptimalkan pada bidang pembangunan infrastruktur baik darat, laut, udara, maritim dan agro. Di bidang infrastruktur darat diantaranya dengan percepatan pembangunan jalan tol, peningkatan dan pemeliharaan jalan arteri, pembangunan pantai lintas selatan, dan percepatan pembangunan kereta api double track. Pembangunan infrastruktur laut mencakup pengembangan kapasitas pelabuhan di Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Boom Banyuwangi, Pelabuhan Paciran, dan Pelabuhan Prigi.
“Infrastruktur dasar yang kita kembangkan yakni penanganan desa rawan kekeringan, KPBU Spam Umbulan, dan renovasi RTLH,” ujarnya.
Terkait pembiayaan, Pakde Karwo menerangkan bahwa Jatim menerapkan dua inovasi yaitu fiscal engineering dan creative engineering. Pembiayaan fiscal engineering diterapkan melalui loan agreement Bank Jatim dengan Pemprov Jatim, rekonstruksi pembiayaan subsidi ke non subsidi, pembentukan Badan Layanan Umum Daerah/BLUD, serta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang Pedagang Besar Farmasi/PBF dan Pedagang Besar Alat Kesehatan/PBAK. Sedangkan pembiayaan creative engineering diterapkan pada pinjaman bank dan non bank, obligasi daerah, dan memperbanyak model Public Private Partnership (PPP).
Pada kesempatan sama, Pakde Karwo menyampaikan bahwa prioritas Rencana Kerja RKPD tahun 2019 yang direncanakan oleh Pemprov Jatim merupakan sinergi dari program atau Rencana Kerja Pemerintah/RKP nasional. Tema yang dibuat yaitu “Pembangunan Sumber Daya Manusia Sebagai Pengungkit Pertumbuhan Inklusi”.
Sedangkan prioritas ada lima, pertama yakni peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan penanggulangan kemiskinan. Kedua yaitu prorgam pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur ekonomi dan TI untuk menumbuhkan pusat pertumbuhan.
Prioritas RKPD Prov. Jatim Tahun 2019 yang ketiga yakni peningkatan nilai tambah agro dan maritim melalui industri serta pemanfaatan akselerasi pariwisata. Yang keempat, peningkatan ketahanan pangan dan energi serta tata kelola sumber daya air, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kelima yaitu penigkatan ketentraman dan ketertiban serta kesuksesan Pemilukada. “Program prioritas ini merupakan penajaman dari program yang telah ditentukan di skala nasional,” imbuhnya.
Pakde Karwo berharap, usai kegiatan Musrenbang para bupati/ walikota serta Bappeda melakukan pertemuan lebih lanjut. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan sinkronisasi program yang dibuat. “Saya minta para bupati dan walikota yang hadir untuk menjadikan masyarakat miskin dan kurang akses dimasukkan dalam program prioritas, sehingga kesejahteraan bisa menigkat,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri PPN/ Kepala Badan Perencanaan Nasional, Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro mengatakan, 2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015 – 2019. Karenanya Rencana Kerja Program/ RKP 2019 fokus pada pemanfataan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, dan perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
“Pokok-pokok RKP 2019 yaitu menajamkan prioritas nasional, memastikan pelaksanaan program, dan menajamkan integrasi sumber pendanaan,” ungkapnya.
Dijelaskan, prioritas program nasional tahun 2019 terbagi dalam lima hal diantaranya pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan layanan dasar, pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, pemantapan ketahanan energi, pangan, dansumber daya air, dan stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
Di akhir, Bambang Brodjonegoro berpesan bahwa, pelaksanaan rangkaian Musrenbang di Provinsi Jawa Timur perlu difokuskan pada pelaksanaan pertemuan multi sektor dan kewilayahan untuk mendukung upaya sinergi perencanaan antara pusat dan daerah. Dan dalam pembahasannya pembahasan dengan masing-masing Kabupaten/Kota perlu memperhatikan dua hal.
Pertama yakni pendetailan perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dengan program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan). Kedua perkuatan integrasi pendanaan, baik antara Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah (APBN) dengan APBD.
Turut hadir Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Boediarso Teguh Widodo, Sekjen Kemendagri RI, Wakil Ketua DPRD Prov. Jatim Tjujuk Sunario, perwakilan anggota Komisi XI DPR RI, bupati/walikota se Jatim, dan Forkopimda Plus Prov. Jatim. (cah/dwi)
