SURABAYA, PETISI.CO – Sekira 15% wilayah di Provinsi Jawa Timur belum mendapat aliran listrik, alias masih gelap. Kondisi ini semakin memprihatinkan karena PLN tidak akan membangun infrastruktur jika tidak ada anggaran dari pemerintah. Sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim meminta kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jatim untuk menganggarkan program peningkatan kelistrikan tahun depan di Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2017.
“Di Jawa Timur yang teraliri listrik belum sampai 85%. Ada beberapa wilayah yang belum merasakan listrik. Di Sampang, itu tidak sampai 60% wilayahnya yang dialiri listrik,” kata anggota Komisi D Hamy Wahjunianto.
Diterangkan, yang menjadi persoalan memang pihak PLN kini tidak mau membangun infratrukturnya. PLN sekarang orientasinya memang bisnis. “Tidak ada pembangunan infrastrukur, jika tidak ada profit. Pembangunan tidak akan terjadi jika tidak dibiayai APBD. Sedangkan Dinas ESDM anggarannya juga terbatas. Untuk itu kami akan ke Menteri ESDM, Bapenas, serta Komisi VII DPRRI,” papar Hamy politisi asal PKS ini.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi D lainnya, M Mahdi mengaku wilayah-wilayah yang belum teraliri listrik lainnya ada di Pasuruan, Pacitan, Probolinggo, serta kepulauan di Madura.
“Ini memang sangat menyedihkan. Di Probolinggo, yang punya PLTU Paiton masih ada yang belum dapat listrik,” ungkap Mahdi politisi asal Fraksi PPP Jatim.
Hal ini terungkap setelah Komisi D menggelar evaluasi kinerja bersama para mitranya. Secara kinerja, penyerapan anggaran Dinas ESDM sangat tinggi. Serapan angaran Dinas ESDM mencapai 93,34% atau sebesar Rp 32,937 miliar, dari pagu anggaran Rp 35,286 miliar. Sedangkan sisanya yang belum terserap 6,66% atau sebesar Rp 2,349 miliar.
Sementara itu, terkait kinerja dinas lainnya dilaporkan, Dinas PU Bina Marga penyerapannya mencapai 93%. Persoalan terbaru yang baru mendapat solusi adalah terkait pembangunan jalur pantai selatan (Pensela) atau sebelumnya disebut jalur lintas selatan (JLS). Komisi D sudah ke Bapenas dan memohon untuk dianggarkan. Januari 2017 akan ada penandatangan dengan Islamic Development Bank (IDB) sebesar Rp 3 triliun.
Sedangkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) penyerapannya hanya 74%. Itu karena tidak mampu melakukan pengadaan lahan pabrik pengelolaan limba B3. Sedangkan Dinas PU Pengairan sebesar 93%.
Untuk Dinas PU Pengairan ada catatan kinerja terkait banjir di Sampang yang terjadi lebih dari enam kali. “Penyebab banjir luapan Kali Kemuning. Butuh rumah pompa, embung, dan sebagainya, yang sampai saat ini belum dikerjakan. Dari APBN nanti ada bantuan Rp 20 miliar untuk Kali Kemuning,” katanya.
Ditegaskan, secara umum kinerja dinas-dinas yang menjadi mitra Komisi D dinilai cukup berhasil membangun infrastruktur sesuai yang disepakati. “Tapi kami berharap ada pembangunan yang berdaya ungkit tinggi. Sebab program-program yang ada ini sifatnya masih rutinitas. Belum ada program seperti Pasar Puspa Agro atau yang besar lainnya,” ujarnya. (hary)
