JAKARTA, PETISI.CO – Kementrian Dalam Negeri akan menindaklanjuti proses pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara terpilih, Usman G Wanimbo dan Dinus Wanimbo periode 2017-2022 dalam pekan ini.
Hal itu menyusul proses pelantikan yang mengalami penundaan, pasca kemenangan kubu pasangan bupati terpilih di Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu. Demikian dikatakan anggota DPR asal Tolikara, Willem Wandik, SSos.
Menurut Willem, informasi dari konstituen menyebutkan jika di Tolikara hampir terjadi konflik horisontal akibat penundaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Karena itulah dirinya berusaha keras agar bisa menemui Mendagri Tjahjo Kumolo untuk menginformasikan situasi di sana.
“Pak Mentri langsung pucat mendengarnya. Dan beliau berjanji dalam minggu ini akan menindaklanjuti,” kata Willem.
Menurutnya, kemenangan Usman dan Dinus Wanimbo di Pilkada Tolikara hingga keluarnya putusan MK RI Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bersifat final dan mengikat. Jika masih ada pihak-pihak yang mempermasalahkan berarti telah melakukan abuse of power.
“Karena itulah wajib hukumnya bagi Kemendagri, Kepala Daerah dan Gubernur Papua untuk menjalankan keputusan MK,” tegas Willem.
Sejak tahapan pilkada Tolikara hingga keputusan MK, situasi politik dan keamanan di Tolikara sudah kondusif. Namun dengan adanya surat Kemendagri Nomor: 270/6282/OTDA yang menangguhkan pelantikan pasangan kepala daerah terpilih Tolikara dan ditandatangani Dirjen, 23 Agustus lalu, membuat masyarakat setempat resah dan nyaris terjadi gesekan.
“Masak alasan penundaannya karena mau minta keterangan untuk mendapatkan substansi dari aduan masyarakat? Yang adukan itu kubu yang kalah di MK,” papar Willem.
Dirinya berharap, masyarakat Tolikara segera tenang kembali dan agar tidak terjadi konflik dan perang antar saudara di sana.
“Semua harus bersatu. Kemenangan Usman G Wanimbo dan pasangannya harus bisa mempersatukan semuanya,” kata Willem mengakhiri pembicaraan. (sdk)
