JEMBER, PETISI.CO – Tingkat kepedulian masyarakat Jember yang sudah mulai menipis, dapat dilihat dari berkurangnya perhatian tetangga yang mampu kepada masyarakat yang miskin. Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Jember Drs.H.Muqit Arief saat Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Jember, Rabu (27/09). Acara yang digelar di Hotel Panorama, dihadiri Kepala BPJS Kesehatan, Kadinkes, camat dan kepala desa se Kabupaten Jember.
Drs.H. Muqit Arief Wakil Bupati Jember menuturkan bahwa dirinya meminta agar betul – betul dilakukan pengawalan. Sehingga kasus yang terjadi baik dalam salah sasaran dan sebagainya jangan sampai terjadi lagi, jadi harus betul-betul obyektif agar segera program ini dapat berjalan dengan lancar.
“Saya merasakan kepedulian sosial di Jember sudah menipis, contohnya banyak sekali laporan dari masyarakat diantaranya tentang rumah tidak layak huni dan orang sakit keras yang sangat membutuhkan secara mendadak dan itu selalu diarahkan kepada kami,” tuturnya.
Akan tetapi sebebenarnya yang perlu digali sekarang adalah kehidupan bermasyarakat. Bupati pernah melihat itu ada satu rumah yang sangat tidak layak huni, dan penghuninya sudah sangat sepuh.
“Ternyata di kanan kirinya itu adalah para tetangga yang sangat mampu, jadi seandainya mereka bisa memberikan perhatian itu sangat mungkin. Maka dalam rangka mengantarkan Jember yang religius itu, menurut saya itu bukan hanya masyarakatnya senang shalawatan tetapi religius lebih kepada perilaku atau sikap yang sesuai dengan ajaran agama,” ungkapnya.
Sedangkan Kadinsos Jember, Isnaini Dwi Susanty SH mengatakan, dalam menjalankan tupoksinya Dinas Sosial tidak bisa berjalan sendirian, harus bersinergi dengan Pemdes, tokoh masyarakat, dengan RT/RW, Kasunnya, Pemerintah Kecamatan.
“Jadi untuk memvalidkan data harus dibantu oleh semuanya, dan penerima manfaat juga agar mengatakan yang sejujur-jujurnya. Kalau memang merasa mampu untuk bayar katakan saya sudah mampu untuk membayar, dan saya tidak layak lagi dalam data yang dibantu oleh negara,”kata Shanty.
Lanjut Kadinsos, jatah untuk Jember 960 hampir satu juta, bahkan kalau ditambah dengan (PBID) Penerima Bantuan Iuran Yang di Tanggung APBD lebih satu juta.
“Yang jelas verifikasi dilakukan tiga bulan sekali dan enam bulan sekali harus ada kevalidan, dan data kita kirim ke pusat. Dimana nanti kita launching SLRT untuk pengaduan di kami, kalau sudah banyak manfaatnya kita ingin melaunching SLRT itu,” pungkasnya. (eva)
