JAKARTA, PETISI.CO – Lama tidak muncul, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) yang menjabat tahun 2013-2014, Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Oegroseno, kini mendapat kepercayaan sebagai anggota Komite Pencegahan Korupsi (KPK) Provinsi DKI Jakarta.
Mantan Kapolda Sumut yang dikenal tegas dan tanpa kompromi ini, bergabung dengan anggota lainnya, untuk membantu tugas Gubernur DKI dalam hal pencegahan korupsi.
KPK DKI Jakarta adalah bagian dari TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno membagi anggota itu dalam bidang-bidang tertentu, salah satunya adalah bidang pencegahan korupsi.
Sebuah badan baru dibentuk dan diberi nama Komite Pencegahan Korupsi (KPK) DKI Jakarta atau Komite PK. Komite PK menjadi badan pertama yang dibentuk Anies-Sandiaga pada 2018.
Seiring dengan pembentukan komite itu, Anies sekaligus mengumumkan siapa saja orang-orang atau anggota TGUPP di komite itu pada Rabu (3/1/2018).
Nama pertama adalah mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto. Bambang dipilih menjadi ketua komite tersebut.
“Bapak Bambang Widjojanto adalah pimpinan KPK periode 2011-2015 dan setelah selesai mengabdi di KPK beliau ambil post-doctoral di Jepang,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan.
Nama kedua sekaligus menjadi anggota komite itu adalah Nursyahbani Katjasungkana. Nursyahbani merupakan aktivis yang selama ini menggeluti isu-isu perempuan dan hak asasi manusia.
Selain itu ada mantan Wakapolri Komisaris Jenderal Oegroseno, peneliti ahli tata pemerintahan Tatak Ujiyati, dan mantan Ketua TGUPP pada pemerintahan sebelumnya yaitu Muhammad Yusuf.
Nama-nama itu merupakan kelompok pertama anggota TGUPP yang diumumkan Anies.
Sementara, menurut Bambang Widjojanto, susunan anggota komite itu memiliki keunikan. Sebab, ada Nursyahbani Katjasungkana yang merupakan aktivis HAM.
Menurut dia, itu adalah hal unik, karena selama ini masalah korupsi tidak pernah dikaitkan dengan HAM.
Selama ini persoalan korupsi dan persoalan hak asasi manusia selalu dibicarakan secara terpisah, padahal dampaknya bisa saja saling bersinggungan.
“Jadi sekarang kita mulai membangun perspektif yang mengintegrasikan isu anti korupsi dengan hak asasi manusia,” kata Bambang.
Jika dilihat dari latar belakangnya, orang-orang yang masuk dalam komite itu datang dari beragam institusi.
Nursyahbani misalnya, merupakan pendiri beberapa lembaga swadaya masyakat (LSM), salah satunya LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (Apik).
Anggota lainnya Komjen Oegroseno merupakan Wakapolri pada tahun 2013-2014 yang sempat mengisi jabatan-jabatan strategis dalam kepolisian.
Sementara Muhammad Yusuf dulunya adalah Ketua TGUPP pada pemerintahan sebelumnya.
Namun, Yusuf juga pernah berkarier sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta.
Tentang Tatak Ujiyati, Anies menyebutkan bahwa dia adalah ahli di bidang tata kelola pemerintahan. Tatak pernah menjadi governance spesialist di Asian Development Bank dan direktur advokasi di Save the Children.
Selain itu Tatak juga masuk dalam tim yang menyusun governance index untuk menilai kinerja semua provinsi di Indonesia.
Anies memastikan mereka yang masuk ke TGUPP bukanlah timses (tim sukses) Anies-Sandi pada Pilkada DKI 2017. Penempatan mereka di KPK DKI bukan juga upaya untuk membalas jasa-jasa selama musim kampanye itu.
Semuanya dipilih berdasarkan kompetensi masing-masing. “Jadi kita semua memiliki kompetensi, memiliki relevansi, dan memiliki orientasi. Nah mereka mereka yang kompetensinya, relevansinya, dan orientasinya sama untuk pencegahan korupsi itulah yang diundang menjadi ketua dan anggota,” ujar Anies.
Dalam KPK DKI itu, kata Anies, hanya Bambang yang pernah masuk dalam jajaran dewan pakar tim Anies-Sandi saat pilkada.
Dewan pakar, kata Anies, berbeda dengan tim kampanye. Dengan demikian, Anies mengatakan tidak ada dari mereka yang merupakan tim sukses pasangan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI 2017.(red)
