Operasionalkan Diskripsi Menjadi Program Kurangi Kesenjangan

oleh -43 Dilihat
oleh
Gubernur Soekarwo bersama Pimpinan Rapat DPRD Jatim di acara Sidang Paripurna Membahas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Perubahan APBD Jatim TA 2017 di DPRD Jatim

SURABAYA, PETISI.CO – Gubernur Jatim Soekarwo berkeinginan agar program program-program pembangunan Pemprov. Jatim mengurangi kesenjangan, yakni semakin merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, Pemprov. akan meng-operasionalkan “diskripsi” menjadi program-program pengurangan kesenjangan. Bukan hanya mengurangi kemiskinan sebesar 0,08%, tetapi 0,7 atau 0,8%.

Hal tersebut disampaikan Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim ini usai sidang paripurna istimewa mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT RI ke- 72  dan  Rapat paripurna Lanjutan  Pandangan Umum Fraksi-fraksi  terhadap raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2017 di Gedung DPRD Prov. Jatim, Jln. Indrapura Surabaya, Rabu (16/8). Komentar diberikan menjawab pertanyaan wartawan mengenai harapan sebagian anggota DPRD Jatim tentang perlunya Pemprov. mengupayakan pengurangan kesenjangan di Jatim.

“Caranya, instansi yang menangani hanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan DPU Cipta Karya untuk air minum, bukan seperti sebelumnya, yakni beberapa organisasi perangkat daerah (OPD),” ujarnya. Targetnya adalah Madura sebagai daerah dengan kemiskinan tinggi dengan pelaksanaan program pada 2018.

Menurut Pakde Karwo, kesenjangan sendiri sebetulnya tidak mungkin bisa hilang, ibarat sekolah ada yang cerdas dan tidak, ada yang mempunyai akses ada tidak. Ada yang besar dan dipastikan efisien, sebaliknya kecil karena kurang efisien. Dalam agamapun dikatakan kemiskinan sebagai bagian dari kehidupan.

“Namun demikian, di era liberalisme ini, tugas Pemerintah lah untuk membantu yang kecil dan kurang atau tidak efisien tadi,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Pakde Karwo, kepada yang kecil dan tidak efisien diberikan prioritas dalam pembangunan akses jalan, akses kesehatan, akses pendidikan, akses pinjaman bunga murah, serta akses apa saja yang dapat membantu dan mengangkat kesejahteraaan mereka.

Ditambahkan, Pemerintah harus memberikan prioritas bagi masyarakat kecil, karena mereka mempunyai hak untuk diperhatikan negara. Bagi Pakde Karwo, konsep yang kecil jangan sampai dibiarkan berkompetisi sebuah keadilan. (cah/dilla)