BLITAR, PETISI.CO – Rapat Paripurna Pansus DPRD Kabupaten Blitar Senin (29/04/2019) telah digelar di gedung utama DPRD Kabupaten Blitar di Kanigoro.
Panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar yang bertugas mengkaji dan memberikan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar tahun anggaran 2018 telah dituntaskan tugasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto Usai Rapat kepada awak media mengatakan, secara keseluruhan substansi LKPJ Bupati Blitar tahun anggaran 2018 dinilai cukup baik oleh pansus.
Walaupun demikian pansus menemukan beberapa catatan strategis untuk diperkuat di tahun anggaran berjalan ini, untuk itu pansus memberikan rekomendasi atas LKPJ Bupati 2018.
Dalam pembahasannya Pansus menilai ada yang baik dan ada yang kurang baik. Tentu itu akan menjadi rekomendasi untuk pemerintah daerah. “Catatan-catatan yang kurang maksimal sisa waktu dua kali pembiayaan di tahun ini harus diselesaikan,” kata Suwito.
Lebih lanjut Suwito menjelaskan, program pemerintah yang belum mampu menyerap anggaran secara maksimal agar lebih diberikan perhatian khusus oleh komisi di Dewan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Jadi biar didiskusikan dulu sama komisi dan pemerintah apa yang menjadi akar permasalahannya, Kemudian bagaimana anggaran-anggaran yang belum diserap secara maksimal melalui program pemerintah itu menjadi terserap dengan maksimal,” jelas Suwito.
Di tempat yang sama Bupati Blitar Drs.Rijanto. MM kepada sejumlah awak media mengatakan, “Saya merespon adanya rekomendasi dari DPRD dengan mengapresiasi Pansus DPRD Kabupaten Blitar yang bertugas membahas LKPJ Bupati Blitar tahun anggaran 2018, sehingga nantinya beberapa hari kedepan rekomendasi Pansus atas LKPJ Bupati Blitar tahun 2018 tersebut bakal segera dikirim ke Pemerintah Kabupaten Blitar.”
Lebih lanjur orang nomer satu di Kabupaten Blitar ini menambahkan, dengan demikian Pemkab Blitar akan menjalankan rekomendasi Pansus.
“Meski secara keseluruhan LKPJ Bupati tidak dikategorikan bermasalah, saya tetap menerima sejumlah catatan pansus jika ada beberapa bidang program pemerintah yang dianggap perlu ditingkatkan kinerjanya. Yang jelas catatan-catatan Pansus untuk pemerintah akan menjadi acuan kami dalam meningkatkan kinerja pemerintah. Seperti pelayanan masyarakat, pendapatan daerah, daya saing, itu akan kami tingkatkan,” imbuh bupati.(min)
