BONDOWOSO, PETISI.CO – LSM Jack Centre peduli Dana Desa (DD) di Bondowoso, Jawa Timur, dalam waktu dekat akan mendirikan posko pengaduan Dana Desa. Menurutnya, pendirian posko pengaduan Dana Desa, karena masih marak pelaksanaan Dana Desa, terindikasi amburadul, baik pekerjaan fisik, pemberdayaan masyarakat, adsmitrasinya bahkan perencanaan yang dilakukan pihak Pemerintahan Desa (Pemdes).
Direktur LSM Jack Centre, Agus Sugiarto menjelaskan, meskipun Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan maupun Menteri Desa, melarang melakukan penyimpangan dalam melaksanakan Dana Desa, tapi realitanya penyimpangan masih dilakukan pihak Pemdes.
“Dana Desa bisa dicairkan, padahal APBDes belum selesai, pekerjaan fisik seperti pembangunan jalan lingkungan yang terdiri paving, drainase maupun plensengan, menjadi pembicaraan publik, konon kualitas bangunan tidak sesuai harapan masyarakat,” ucapnya.
Aturan yang dibuat pemerintah daerah, lanjut Agus, serti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bondowoso, akan bertentangan dengan aturan di atasnya. “Karena hasil investigasi yang dilakukan sejumlah wartawan dan LSM telah menemukan di desa berbagai macam modus untuk melakukan penyimpangan dalam melaksanakan Dana Desa,” tambah Agus.
Selain itu, dia menyebutkan, bahwa DPMD bekerja tidak optimal. “Buktinya kepala DPMD Bondowoso, Abdurrahman menyatakan sudah menyerahkan semua APBDes. Ternyata ada beberapa desa yang belum menyerahkan, tapi sudah dicairkan. Pernyataan Kepala DPMD itu asal-asalan tanpa mengevaluasi terlebih dahulu,” jelasnya.
Sederhananya, tambah Agus, kinerja DPMD Bondowoso, patut di pertanyakan. “Jadi jangan asal angkat bicara tanpa melihat faktanya, kalau begitu DPMD tidak profesional,” imbuhya.
Lebih jauh dia mengatakan, untuk pengelolaan Dana Desa tahun 2018 ini yang bermasalah dalam pekerjaan fisiknya maka saya janji akan saya laporkan kepada pihak tipikor dan kejati jika ada desa yang pekerjaan tidak sesuai dengan speknya. (latif)
