Pemimpin Yang Baik Harus Belajar Dari Masyarakat

oleh -64 Dilihat
oleh
Gubernur Jatim Soekarwo serahkan piagam penghargaan kepada Kepala Biro Humas Protokol dan Kerja Sama pada acara Jambore Inovasi Prov Jatim 2017

SURABAYA, PETISI.COLeadership sebagai kunci sukses pelayanan publik yang inovatif. Sebab pada dasarnya leadership sangat memengaruhi 50 persen kinerja di instansi pemerintah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Dr. H. Soekawo saat membuka Jambore Inovasi Provinsi Jawa Timur dan Penyerahan Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Top 25 Pelayanan Publik dan Budaya Kinerja Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, di Ballroom Hotel Santika Premier Surabaya, Selasa (5/12).

Menurutnya, seorang leader yang baik harus menguasai pelayanan publik yang inovatif di instansinya masing-masing. Jika tidak menguasai, maka tidak ada kepercayaan atau trust dari bawahan terhadap inovasi pelayanan publik yang dilakukan.

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim mengatakan, proses kepemimpinan atau leadership yang baik adalah seorang leader bersama masyarakat dan stakeholder merumuskan kebijakan dan berjalan bersama memajukan daerah dan instansinya. Masyarakat yang dipimpin ikut diajak bicara mengenai apa yang disenangi dan cocok di dalam kehidupan.

“Kunci sukses sebagai pemimpin yang baik harus belajar dari masyarakat. Pemimpin harus selalu dinamis mengikuti kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan masyarakat. Kalau pimpinannya mau peduli, turun, dan diajak diskusi, maka inovasi pada pelayanan publik bisa jalan,” ujarnya.

Gubernur Jatim membuka acara Jambore Inovasi Prov Jatim 2017

Pakde Karwo menamakannya sebagai demokrasi partisipatoris, yang merupakan budaya khas Jatim. Pemerintah memberikan kesempatan bagi seluruh stakeholder dan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam menyusun pelayanan publik.

Partisipatoris, lanjutnya, merupakan cara demokrasi yang dilakukan oleh Pemprov Jatim dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagaimana yang dituangkan dalam UU No. 23 Tahun 2014, cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pelayanan publik yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan partisipatoris, serta pelayanan publik untuk masyarakat dan dunia usaha.

Lebih lanjut disampaikannya, di Jatim, masyarakat membuat perjanjian dengan pemerintah atau yang biasa disebut dengan citizen charter. Contohnya, pelayanan Puskesmas di Blitar biasa dibuka pada pukul 07.00 s.d. 12.00, tetapi karena masyarakatnya yang sebagian besar petani ingin pelayanannya dibuka mulai pukul 16.00 hingga 22.00. Melihat kondisi masyarakat, permintaan tersebut dikabulkan oleh bupati setempat.

“Ini bagus sekali sebab mampu memberikan warna tersendiri. Mengaplikasikan demokrasi terhadap budaya. Citizen charter menjadi kesenangan masyarakat,” imbuhnya.

Gubernur Soekarwo juga sangat mengharapkan pemimpin daerah dan instansi pemerintah melibatkan aparatur sipil negara/ ASN sebagai agent of change yang dapat menciptakan terobosan-terobosan baru “One Service One Inovation”. Artinya, setiap SKPD harus mampu menciptakan satu inovasi atau terobosan baru sebagai upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik. Di samping itu, untuk memperkuat kinerja Birokrasi diperlukan pula reformasi birokrasi khususnya di faktor IT.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Prov. Jatim Dr. H. Akhmad Sukardi, MM melaporkan, pelaksanaan Jambore Inovasi merupakan upaya pembelajaran dan komunikasi bahwa Pemprov Jatim yang selalu menghasilkan beragam inovasi di berbagai bidang pelayanan publik, pendidikan tinggi dan sektor swasta.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemprov Jatim bekerjasama dengan Mitra Pembangunan Pemerintah antara lain JPIP, Abt-KOMPAK, Polladium-Inovasi, dan GIZ-TRANSFORMASI.

Dikatakan, tahun 2017 merupakan tahun kedua digelarnya ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) yang diikuti sebanyak 97 inovasi dari pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota se-Jatim. Kovablik telah dilakukan seleksi dan menghasilkan finalis 35 yang berhak memperebutkan Top 25 Inovasi Pelayanan Publik Jawa Timur Tahun 2017.

Mulai tahun 2017 ini, Pemprov Jatim tidak lagi mengadakan gelar budaya kerja, tetapi dengan model yang berbeda yaitu dengan menyelenggarakan Kompetisi Budaya Kinerja (Si-YAKIN) yang bertujuan untuk efisiensi, efektifitas dan produktifitas.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Pelayanan Publik Kemenpan-RB Prof. Dr. Diah Natalisa, MBA memuji kepemimpinan Pakde Karwo yang mampu menciptakan pelayanan publik sehingga Jatim layak menjadi pusat studi tiru tidak hanya bagi Indonesia bagian timur, tetapi juga nasional.

Dalam acara ini, Gubernur Jatim menyerahkan beberapa penghargaan. Diantaranya, penghargan top 25 kompetisi inovasi pelayanan publik Jatim tahun 2017, penghargaan kelompok budaya kinerja di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota di Jatim.

Untuk Top 25 kompetisi inovasi pelayanan publik Jatim tahun 2017 diraih oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun dengan inovasi Dopari Sakatu dan Go Home, Kabupaten Pacitan dengan inovasi hamil pinter solusi edukatif kurangi angka kematian ibu dan bayi.

Sedangkan penghargaan kelompok budaya kinerja di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota di Jatim, terbaik pertama di lingkungan pemerintah kabupaten/ kota diraih oleh FACA RSUD dr. Soegiri Kab. Lamongan, sedangkan di lingkungan pemerintah provinsi diraih oleh PHARMAKEIA Instalasi Farmasi RSU Haji Surabaya.

Pada kesempatan yang sama, Penghargaan Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Prov. Jatim diserahkan kepada 42 organisasi perangkat daerah di jajaran Pemprov Jatim yang memperoleh nilai A. Diantaranya RSUD dr. Saiful Anwar Malang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim. Sementara itu, dari sembilan biro yang ada di Setda. Prov. Jatim, sebanyak empat biro yang memperoleh yaitu Biro Organisasi, Biro Humas dan Protokol, Biro Administrasi Pembangunan, dan Biro Umum. (cah/gd)