Petisi
Kepala BPKAD Jatim, Jumadi
PEMERINTAHAN

Pemprov Jatim Optimis 38 Kab/Kota Raih Opini WTP

SURABAYA, PETISI.CO Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim optimis seluruh 38 Kabupaten/Kota menerima opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018.

Optimisme itu, menyusul 20 kab/kota yang sudah mendahului meraih opini WTP. Salah satunya, adalah kab Sampang, Madura. Sedangkan 18 kab/kota lainnya, masih dalam proses pemeriksaan di BPK.

“Sekarang sudah 20 kab/kota menerima opini WTP. Tinggal 18 kab/kota yang belum dan nanti akan disampaikan secara bergiliran oleh BPK,” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, Jumadi kepada petisi.co di Surabaya, Kamis (23/5/2019).

Bagi Sampang, raihan WTP tahun ini merupakan sebuah prestasi. Sebab, pada tahun 2018 untuk LKPD tahun anggaran 2017, Sampang bersama kab Lumajang hanya mendapat WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Bahkan, Lumajang turun kelas, dari semula WTP turun ke WDP.

Prestasi di tahun 2018 tersebut, masih lebih bagus dibanding 2017. Hasil audit BPK untuk LKPD tahun anggaran 2016, sebanyak 8 kab yang meraih WDP. Ini berkat pembinaan yang dilakukan bersama URC dan Kanwil Perbendaharaan.

“Setelah kita turun di 8 kab itu, hasilnya di 2017 tinggal 2 kab. Konfigurasinya, satu tetap di WDP dan satu turun kelas di Lumajang. Nah, harapan saya di tahun ini, semua kab/kota naik kelas, termasuk Sampang yang bertahun-tahun mendapat WDP,” tuturnya.

Untuk Lumajang, Jumadi menyebut belum disampaikan oleh BPK karena menunggu giliran. Sesuai dengan kalender kab/kota menyerahkan LKPD ke BPK, tidak berbarengan. “Paling lambat 31 Maret kemarin. Penyelesaiannya bertahap menyampaikan opininya,” tandasnya.

Pihaknya berharap pada Mei harus selesai semuanya. Harapannya, setelah penyerahan opini WTP, sesuai dengan ketentuan perundangan harus segera disampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dasarnya dari audit BPK.

“Di provinsi itu juga begitu. Tanggal 27 Mei nanti, ada paripurna penyampaian pertanggungjawaban APBD yang bahan bakunya hasil dari audit BPK,” jelasnya. (bm)

Adapun 20 kab/kota yang sudah menerima opini WTP:

  1. Banyuwangi
  2. Bondowoso
  3. Ponorogo
  4. Probolinggo
  5. Jombang
  6. Pasuruan
  7. Sidoarjo
  8. Ngawi
  9. Pamekasan
  10. Mojokerto
  11. Situbondo
  12. Bojonegoro
  13. Bangkalan
  14. Lamongan
  15. Sumenep
  16. Sampang
  17. Kota Mojokerto
  18. Kota Surabaya
  19. Kota Madiun
  20. Kota Probolinggo

terkait