Penanganan Bencana Longsor Ponorogo Tanggungjawab Daerah

  • Senin, 3 April 2017 | 16:07
Penanganan Bencana Longsor Ponorogo Tanggungjawab Daerah
Pakde Karwo saat memberikan keterangan pers beberawa waktu lalu.(dok)

SURABAYA, PETISI.CO – Penanganan bencana tanah longsor yang melanda Desa Banaran Kec. Pulung, Kab. Ponorogo, Jawa Timur merupakan tanggungjawab Pemprov Jatim dan Pemkab Ponorogo. Pemerintah pusat sifatnya hanya mendampingi dan memfasilitasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim, saat mengadakan jumpa pers dengan wartawan di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (3/4/2017).

“Terkait bantuan jaminan hidup bagi pengungsi, ini masih bisa kami tangani. Saya sudah minta bupati untuk menghitung berapa biaya yang dibutuhkan pengungsi per orang, per harinya dan berapa lama mereka kita tanggung. Semua bantuan diurusi BPBD dan yang meninggal akan mendapat santunan 10 juta rupiah,” katanya.

Menurut Pakde Karwo, permasalahan lainnya adalah bila hujan deras dan banjir besar, tanah di bawahnya juga berbahaya. Sehingga warga yang ada di bawah juga harus dipikirkan. “Kami terus diskusi dengan bupati, juga dengan BPBD terkait  skenarionya bila terjadi hujan deras lagi,” katanya.

Dari segi early warning bencana, sejatinya di Ds. Banaran sudah berjalan baik. Bahkan, kepala dusun juga sudah menjadi kader bencana, sehingga sudah terlatih. Akan tetapi saat longsor terjadi, ada beberapa warga yang kembali karena ingin memanen jahe. “Early warning sudah ada sejak seminggu sebelumnya,” kata Pakde Karwo.

Terkait dengan penyebab bencana, kebanyakan masyarakat di daerah atas menanam tanaman yang tidak memiliki akar tunjang atau akar kuat. Sehingga ketika hujan deras, tanah di atas tidak kuat menahan air, yang kemudian menyebabkan longsor. Kondisi seperti itulah yang terjadi di Ds. Banaran, tanahnya subur, sehingga masyarakat menanam tanaman yang tidak punya akar tunjang atau cepat panen seperti jahe. “Karena itu, kami akan minta bantuan Perhutani, apa tanaman yang kira-kira sebanding dengan jahe keuntungannya tapi punya akar yang kuat. Misal ditanami sengon, di bawahnya baru ditanami jahe,” kata Pakde Karwo.

Untuk masalah relokasi, lanjut Pakde Karwo, Pemprov Jatim akan segera membangunkan rumah sementara bagi para pengungsi, sambil menunggu proses berikutnya. Tanahnya akan dicarikan oleh bupati, dan bangunannya akan dibuatkan oleh pemerintah provinsi. Selanjutnya, relokasi ini akan dibantu oleh teman-teman dari Zeni TNI AD dan kepolisian.

Hingga saat ini, proses evakuasi terus dilakukan. Dimana saat ini ada enam alat ekskavator yang digunakan, dari total sepuluh yang dibutuhkan. Proses evakuasi ini juga sangat tergantung cuaca, sehingga bila hujan deras, proses ini hanya bisa berlangsung efektif enam jam.

Terkait batas waktu pencarian korban, Pakde Karwo menjamin proses ini akan dilakukan sampai korban ditemukan. “Berdasarkan pertimbangan tokoh adat, proses akan terus dilakukan sampai semua korban ditemukan,” katanya.

Dari hasil kunjungan dirinya ke lokasi bencana Minggu (2/4) sore, ujar Pakde Karwo, jumlah pengungsi yang berada di rumah kepala desa saat ini ada 30 Kepala Keluarga (KK). Proses pendampingan pengungsi akan terus dilakukan Pemprov Jatim. Diantaranya dengan melatih dokter-dokter puskesmas yang didampingi tim dari RS Dr. Soetomo dan RS. Soedono Madiun, terutama yang terkait pemulihan psikologis pasca bencana.

Ke depan, Pemprov Jatim akan mengundang Badan Geologi Nasional serta perguruan tinggi yang memiliki Fakultas Geologi, seperti UGM dan ITS, untuk memetakan wilayah tipe A di Jatim yang rawan bencana. Pemetaan ini dilakukan untuk segera bisa memindahkan dan merelokasi masyarakat yang tinggal di daerah rawan tersebut ke tempat yang lebih aman. (cah/mas)

bagikan :

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Foto Terbaru

CLOSE
CLOSE

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional