SURABAYA, PETISI.CO – Keberadaan asrama mahasiswa asal Indonesia timur, membuat cemas masyarakat yang tinggal di sekitar jalan Kalasan, Surabaya.
Maklum, penghuninya rata-rata mahasiswa asal Indonesia timur dan jarang berkomunikasi dengan warga. Kondisi itu, diakui petugas keamanan setempat.
“Banyak warga yang takut mas. Apalagi masuk ke asrama, gak ada yang berani,” ucap IP, salah satu keamanan RW 1 Kelurahan Pacarkeling yang malam itu ikut bertugas.
Selain penghuninya tertutup, asrama itu juga sering dipergunakan diskusi.
Informasi yang didapat, tema diskusinya untuk memecah belah NKRI.
“Tanggal 1 Juli lalu mereka diskusi tentang Papua Merdeka, dan Jumat malam (kemarin) ingin memutar film Biak Berdarah. Tapi mereka selalu berdalih bahwa diskusi itu bersifat ilmiah dan fakta,” tutur Camat Tambaksari Surabaya, Ridwan Mubarun.
Kecurigaan lainnya, adalah akan menolak jika mereka diajak audensi atau diskusi di kantor kecamatan.
“Kalau saya datang ke asrama hanyalah melakukan pendataan yustisi bukan diskusi. Kalau mereka mau diskusi atau audensi ya silahkan datang ke kantor kecamatan,” kilahnya.
Karena itu, kedatangan aparat Satpol PP ke asrama mahasiswa adalah dalam rangka melakukan pendataan atau operasi yustisi.
Pihaknya sengaja meminta bantuan aparat kepolisian dan TNI karena mendapat informasi dari warga bahwa para penghuni asrama itu memiliki karakter keras dan tertutup.
“Mereka menolak karena aparat yang dilibatkan terlalu banyak. Saya juga berpersepsi bahwa mereka menolak itu karena menyembunyikan sesuatu di dalam, sehingga berusaha mempersulit aparat untuk masuk. Kalau tidak ada apa-apa tentu mereka akan mempersilahkan kami masuk saja melakukan tugas pendataan. Apalagi mereka khan orang-orang yang terpelajar,” paparnya.
Hasil ini, akan disampaikan Ridwan ke atasan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.
“Saya pastikan kita akan melakukan operasi yustisi lagi kesana tapi waktunya belum ditentukan. Biar cooling down dulu, kalau besok atau beberapa hari lagi situasi masih panas,” katanya.
Koordinator Kontras Surabaya Fathul Khoir yang mendampingi mahasiswa, mengaku mereka tidak mau didata (operasi yustisi). Hanya saja mereka baru saja mengalami beberapa kejadian, sehingga kondisinya tidak kondusif.
Meski demikian, para mahasiswa yang tinggal di asrama siap melakukan audensi terlebih dulu, baru kemudan dilakukan pendataan siapa saja yang tinggal di asrama.
Solusi tersebut dinilai Fathul sebagai jalan yang terbaik. Mengingat, saat ini sebagian besar mahasiswa sudah tersulut emosi.
“Kalau dipaksakan, dikhawatirkan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Audensi itu diperlukan karena selama ini muncul kabar miring bahwa penghuni asrama mahasiswa sering mengacau, sehingga kurang disenangi oleh warga sekitar,” jelasnya.
Jumlah mahasiswa yang ada di dalam asrama mahasiswa, milik Pemprov Papua, kata Fathul cukup banyak, kisaran 50 orang, karena saat ini mereka tengah kumpul mengadakan acara diskusi dilanjut dengan nobar piala dunia.
“Yang tinggal disini itu rata-rata mahasiswa,” tandasnya.(bm)
