Petisi
Ilustrasi.(ist)
LAMA-Daerah

Persyaratan Ikut Tender dan Proyek PL di Banyuasin Harus Punya KTA Kadin, Diprotes

BANYUASIN, PETISI.CO  Ketentuan Kamar Dagang  dan  Industri (Kadin) Banyuasin, tentang syarat harus memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) dari Kadin, bagi peserta yang akan mengikuti kegiatan tender dan proyek Penujukan Langsung (PL), menimbulkan polenik di kalangan para kontraktor.

Dari pengakuan salah satu kontraktor yang enggan disebut namanya, seluruh kontraktor di Kabupaten Banyuasin yang mendapatkan proyek, baik konstruksi maupun pengadaan, harus ada rekomendasi dari Kadin Banyuasin, berupa KTA.

Adanya kebijakan ini, tentu saja banyak mendapat penolakan .

“Setiap Kepala OPD, seperti Dinas PUTR Dinas Perkimtan tidak bisa mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa ada rekomendasi dari Kadin Banyuasin,” ujar sumber tersebut.

Meteka kaget dengan syarat yang ditentukan oleh OPD, ada klasifikasi yang dipatok oleh Kadin Banyuasin, dimana Kadin membidangi pengadaan, sedangkan konstruksi dibidangi oleh Gapensi, Gapeknas, Gapensi dan AKSI.

Yang spektakulernya lagi,  kontraktor yang mendapatkan proyek konsruksi atau pengadaan di OPD, dimintai lagi fee proyek sebesar 16 persen.

Unkapan senada juga diutarakan Ketua Gabungan Pengusaha Kontruksi Banyuasin Darul Koteni.

Dia  menilai,  jika KTA Kadin menjadi syarat keharusan bagi kontraktor mengikuti kegiatan tender dan proyek penunjukan langsung, itu yang ditolak keras Gapensi.

“Kan jelas, bahwa setiap badan usaha swasta dan BUMN menjadi anggota Kadin. Itu Kepres yang bicara,” Jelasnya ketika dihubungi melalui telepon, Senin (26/02/2018).

Dikatakannya, silahkan merangkul seluruh kontraktor di wadah Kadin, supaya, semua kontraktor di Banyuasin terdata.

“Itu kami sepakat, namun jika KTA Kadin menjadi suatu syarat keharusan ketika akan mengikuti pelaksanaan proyek PL, dengan tegas kami tolak,” jelasnya.

Dia berharap, jangan sampai ada kesan dugaan monopoli oleh Kadin dengan keharusan KTA Kadin tersebut.

Sementara, Ketua Lembaga Evaluasi dan Monitoring Anggaran Negara (LEMAN) Sumsel  Salim GM menilai, jika yang diterima sebagai syarat cuman KTA Kadin, sementara KTA Gapensi ditolak, itu yang namanya dikotomi.

”Disini kami posisi di tengah, sementara Gapensi dan Kadin sejajar, tidak ada yang muda dan dituakan, keduanya harus sejalan, jangan sampai ada yang merasa tersisihkankan,” tuturnya.

Salim juga mempertanyakan isu terkait KTA Kadin yang beredar ini. Kalau dirunut  Surat Edaran Pergub terkait KTA Kadin, sudah lama keluar, tapi tidak jalan, namun kenapa momen Pilkada ini kembali muncul di permukaan, ada apa ini?.

“Jangan sampai munculnya syarat KTA Kadin menimbulkan gesekan, berdampak pada sikut sana sikut sini, semoga tidak ada muatan politik, karena tahun politik. Jika nanti ditemukan ada muatan politik, kami yang akan membuat warna buram ini menjadi jelas apa warnanya, inilah bentuk kepedulian kami membangun Banyuasin tercinta ini,” tegasnya.(roni)

 

terkait