Diskoperindag Dilaporkan ke Komnas HAM Dan Ombudsman
BONDOWOSO, PETISI.CO – PKL Bondowoso tetap menolak tegas untuk direlokasi ke lokasi baru di jembatan Ki Ronggo. Hal itu disampakan saat PKL yang didampingi LBH Laskar Palapa mengikuti rapat musyawarah relokasi di ruang staff ahli Pemkab Bondowoso, Senin (27/11/2017) sekitar Pukul 10.15 WIB.
Rapat musyawarah dibuka oleh Kasat Pol PP Kab. Bondowoso, Agung T, Kasat Intel Polres Bondowoso, Kepala Bakesbangpol, Kabag Hukum Pemkab Bondowoso, para PKL, Ketua Paguyuban, Buang dan Mujiatik, sebagai tindak lanjut penolakan PKL untuk direlokasi.
Raymond Far Far, SH selaku Ketua LBH Laskar Palapa mengatakan, bupati tiba- tiba menerbitkan Perbup No 56 tahun 2017 tentang penataan PKL dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Salah satu isinya bahwa ada 4 lokasi penempatan PKL yaitu di Stadion, Pujasera sebelah SMUN 2, Pujasera Ki Ronggo, dan tempat yang ditetapkan Bupati tanpa berbau lokasi depan lapas.
“Kami melihat ada kejanggalan dimana saat ada gejolak Perbup No. 26 tahun 2016 dicabut dan terbit Perbup baru No. 56 2017 jelang 15 hari. PKL akan direlokasi seakan-akan perbup baru ini hanya untuk penyelamatan diri atau menghindari persoalan,” terangnya.
Raymond Far Far, SH menambahkan, pihaknya sudah menerima kuasa dari PKL melalui Buang selaku kordinator Paguyuban PKL untuk mengadukan keberatan para PKL atas tindakan yang dilakukan pihak Diskoperindag ke Komnas HAM dan Ombudsman.
“Hal ini sebagai langkah hukum yang harus ditempuh karena PKL merasa jadi korban kebijakan yang rasa sepihak tanpa melihat lagi sisi kemanusiaan,” imbuhnya.
Para PKL usai rapat kordinasi dengan tegas mengatakan, bahwa masalah ini sudah dilaporkan ke Komnas HAM dan Ombudsman. Karena dirasa hak-hak PKL teinjak-injak dengan mengatas namakan aturan. Bahkan para PKL justru melihat kejanggalan dengan dicabutnya perbup No. 26 tahun 2016 dan terbit Perbup baru No.15 tahun 2017 jelang 15 hari lagi PKL akan direlokasi pada akhir bulan. (cip)
