SITUBONDO, PETISI.CO – Polres Situbondo menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka koordinasi pengamanan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan bantuan sosial (bansos) di wilayah Kab. Situbondo, Jumat (8/2/19).
Kegiatan FGD dipimpin oleh Kapolres Situbondo, AKBP Awan Hariono, SH, SIK, MH., bersama Dandim 0823/ Situbondo, Letkol Inf Akhmad Juni Toa, SE.M.I.Pol., Asisten I Pemkab Situbondo Ir. Agus Fauzi M.SI., Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Drs.H. Haryadi Tejo Laksono,M.SI., dan dihadiri Waka Polres Situbondo Kompol Iswahab, SH, Instansi terkait diantaranya Ketua FKUB Situbondo H.Yusron Safrowi, Kepala Bidang sosial budaya Bapedda Bapak Susmanta, Sekretaris Bapedda Bapak Edy Wiyono, Kasi pengadaan Sarana dan prasarana Bulog Bondowoso Bapak Lutfi, Kepala Gudang Bulog Arjasa Bapak Cholilah, Kepala Gudang Bulog Klatakan Bapak Agus Susanto, Kordinator Bantuan PKH Agus Ari Cahyadi.
Selain itu, acara FGD juga dihadiri Kapolsek Jajaran dan Danramil 0823 Situbondo, Perwakilan 34 Bhabinkamtibmas Polres Situbondo, Kasubag Penyelia Penjualan BNI Pak Guru, Petugas Agen 46 BNI Hilto, Petugas Agen 46 BNI Haqin, Koordinator pendamping PKH bapak Agus Ari dan pendamping BPNT / TKSK bapak Arif.
Kapolres Situbondo menyampaikan bahwa tanggal 11 Januari 2019 telah dilakukan penandatangan nota kesepahaman antara Kapolri dan Menteri Sosial terkait pengamanan distribusi bantuan sosial dari Pemerintah Pusat.
Menindak lanjuti MOU tersebut, dibentuk Satuan Tugas (satgas) antara lain satgas pengamanan dan pengawalan distribusi, satgas sosialisasi dan satgas penegakan hukum yang tugas utamanya adalah mengawal dan monitoring distribusi atau penyaluran bantuan sosial.
Lebih lanjut, Kapolres mengajak semua instansi terkait untuk saling koordinasi dan bersinergi serta bersama-sama mengawal program pemerintah pusat dalam pemberian bantuan sosial agar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Dalam FGD tersebut juga dilakukan diskusi dengan pihak / stakeholder pelaksana dengan Kapolsek untuk kelancaran proses pengamanan distribusi bantuan sosial. (jk)
