JAKARTA, PETISI.CO – Pesiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengharapan agar semua komponen bangsa untuk bekerja dengan optimis. Optimisme yang didasarkan pertimbangan-pertimbangan obyek, bukan awur-awuran. Dengan optimis, negeri ini diyakininya akan semakin maju. Oleh karena itu, tidak boleh ada jajaran Pemerintah yang pesimis, apalagi disampaikan dalam berbagai forum.
“Perekonomian banyak negara memang banyak yang turun, tetapi Indonesia tetap bagus. Oleh karena itu, optimisme tersebut harus menjadi landasan bekerja kita,” ujar presiden pada saat membuka rapat kerja jajaran kementerian perdagangan, yang menghadirkan Gubernur Jatim Dr. Soekarwo sebagai salah satu pembicaranya.
Presiden menjelaskan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,02%, atau masuk tiga besar negara-negara yang tergabung dalam negara G20. Demikian pula, inflasi tahun 2016 sebesar 3,02% atau lebih kecil dibanding tahun 2015 sebesar 3,35%. Artinya, stabilitas pengendalian berhasil dan bisa dilakukan oleh Pemerintah. Demikian pula, APBN 2017 tercatat sebesar Rp.2.080 triyun dengan pendapatan negara sebesar Rp.1.750 trilyun. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk pesimis dalam menatap perekonomian Indonesia.
Dalam kesempatan sama, Presiden juga menekankan perlunya jajaran kementerian perdagangan untuk melakukan terobosan-terobosan baru dan bekerja dengan cepat, tidak melakukan rutinitas dan monoton, sebab pemerintah bertanggung jawab terhadap 250 juta penduduknya. Terobosan, misalnya, dilakukan melalui transformasi digital serta bekerja dengan membangun sistem.
“Saya telah meminta Menkeu untuk menghitung, dan 100 tahun setelah merdeka-tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia 310 juta jiwa. GDP sebesar US $ 9,1 dengan income percapita mencapai US $ 29000,”ujarnya mencontohkan cara kerja tersebut.
Menyediakan informasi bahan-bahan pokok dengan menyebutkan hari, tanggal, jam dan menit, lanjutnya, merupakan contoh kerja membangun sistem.
“Tidak mahal, hanya jutaan, tapi memberikan manfaat besar bagi masyarat,” ujarnya.
Perbaikan rantai distribusi termasuk didalamnya. Jika harga di petani sebagai produsen sebesar Rp.5 ribu, kemudian di konsumen Rp. 25 ribu dipastikan tidak logis. Rantai produksi lebih 3 dinilai tidak logis, sehingga negara harus hadir.
Terakhir, Presiden mengingatkan agar dilakukan terobosonan pasar ke negara-negara non tradisional. “Negara-negara tradisional tujuan ekspor memang kebutuhannya besar. Tetapi, negara2 non tradisional menunjukkan besarnya sebagai pasar baru,” jelasnya.(hari/hms)
