Petisi
Photo Kades Paguan, Hannan
PEMERINTAHAN

Pencairan Dana Desa Molor, Pembangunan 4 RTLH Paguan Terlambat

BONDOWOSO, PETISI.CO – Progres empat unit pembangunan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) di Desa Paguan, Kecamatan Tamankrocok, Kabupaten Bondowoso, yang sumber dananya dari pemerintah pusat, yakni Dana Desa (DD) hingga Januari 2019 masih mencapai 70 persen. Padahal anggaran tersebut, tahun 2018  kemarin.

Berdasarkan keterangan dari M. Hanan, Kepala Desa (Kades) Paguan, bahwa  progres pembangunan RTLH tersebut memang agak terlambat. Kenapa tidak, sebab pencairan DD yang 40 persen tahap III tahun 2018 kemarin molor.

“Semestinya bulan September 2018 kemarin sudah bisa dicairkan. Tetapi  di Desa Paguan, pencairan Dana Desa di bulan November 2018,” ujarnya, Jumat (11/1/2019) di balai desanya.

Disamping itu, ia mengatakan secara tegas, bahwa dari keterlambatan progres pembangunan tersebut, dalam satu minggu dari sekarang  akan selesai 100 persen. “Insyaallah dalam waktu dekat ini, khususnya pekerjaan fisik empat unit RTLH selesai,” tutur orang nomor satu di Desa Paguan itu.

Seraya menambahkan, mirisnya, dari lima unit  RTLH yang dicanangkan dari DD tahap III, awalnya akan dibangun secara bergantian. Namun, setelah yang satu rumah dibongkar dan hampir rampung, ternyata yang empat lainnya juga sudah dibongkar oleh pemiliknya.

“Sudah terlanjur dibongkar, mau bagaimana lagi, ya kami tetap bertanggung jawab, bahkan tetap mematuhi aturan serta memperhatikan sisi kemanusiaan untuk kelanjutan pembangunan RTLH milik warga desa,” tambahnya.

Di tempat yang berbeda, salah satu penerima manfaat RTLH dari RT.05/ RW.01, Desa Paguan, pak Mus meminta  agar progres pembangunan RTLH miliknya jangan dihentikan, apapun alasannya. “Apa iya, dengan kondisi rumah yang sudah dibongkar mau dihentikan pembangunannya. Apa kami bersama keluarga mau berteduh di kuburan,” jelasnya.

Selain itu, ia mengungkapkan, molornya pembangunan tersebut, banyak faktor. “Pertama musim hujan yang harus menjadi pertimbangan. Kedua, menyangkut persoalan kesehatan dan kemanusiaan,” urainya.

Terkait DD di Desa Paguan, Kepala Inspektorat Kabupaten Bondowoso, Wahjudi Tri Atmadji, menyebutkan, bahwa keterlambatan pada pembangunan fisik sudah disampaikan ke kecamatan dan ke Inspektorat oleh Kades Paguan sendiri. Menurutnya, untuk Desa Paguan, sudah mendeadline agar 31 Januari 2019, fisik maupun Surat Pertanggungjawaban harus selesai.

“Kemudian diverifikasi oleh tim kecamatan setempat, selanjutnya diserahkan ke kabupaten,” kata Inspektur Wahjudi, melalui telepon selulernya. Untuk diketahui, empat unit pembangunan RTLH yang belum selesai di desa tersebut, diantaranya RT. 01 satu unit, RT. 02 dua unit, RT. 03 satu unit dan RT. 05 satu unit. (latif)

terkait