SURABAYA, PETISI.CO – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengaku fokus mengimplementasikan komponen sistem nasional penanggulangan bencana sebagai langkah konkret mengantisipasi bencana yang akan terjadi di wilayah setempat.
“Ada enam komponen, yaitu legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan, pengembangan kapasitas dan penyelenggaraan penanggulangan bencana,” ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf di sela Diskusi Publik bertema “Membedah Tata Kelola Bencana di Jawa Timur” yang digelar PWI Jatim di Surabaya, Senin (27/3/2017).
Orang nomor dua di Pemprov Jatim itu merinci, legislasi meliputi peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati/wali kota yang terkait penanggulangan bencana. Kemudian perencanaan, meliputi rencana penanggulangan bencana , rencana kontingensi, rencana aksi daerah dan sebagainya.
Di sisi kelembagaan, kata Gus Ipul, adalah pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), unsur pengarah, forum tematik penanggulangan bencana dan lainnya.
“Dari sisi pendanaan dari APBD, APBN, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, serta pengembangan kapasitas meliputi aparatur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha,” ucapnya.
Satu lagi, lanjut Gus Ipul, adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu pada saat pra bencana bertindak preventif, pada saat bencana dengan responsif dan usai bencana melakukan pemulihan.
Dengan demikian, Wagub yang akrab disapa Gus Ipul tersebut mengharapkan peran dari berbagai pihak, sehingga tak mengandalkan pemerintah untuk menanggulangi bencana, karena merupakan tanggung jawab semua elemen.
“Penguatan tata kelola penanggulangan bencana dalam perspektif pemerintah, masyarakat dan dunia usaha menjadi penting untuk diwujudkan bersama,” kata mantan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.
Di sisi lain, Ketua PWI Jatim Akhmad Munir selaku penyelenggara menyampaikan, diskusi publik digelar karena pers merasa perlu memberikan kontribusi sekaligus terlibat penanggulangan terhadap bencana. Menurut dia, seringnya bencana yang terjadi di Jatim membuat penangananan harus dilakukan dari berbagai pihak, termasuk melibatkan pers dengan harapan masyarakat dapat menerima informasi bencana dengan benar serta sesuai fakta.
Berdasarkan data dari BPBD Jatim, secara keseluruhan selama tahun 2016 di Jatim terdapat 386 bencana, dari 2.384 bencana yang terjadi di Indonesia.
“Bencana ini menyangkut nyawa seseoran, maka harus disikapi dengan cepat, tanggap, tuntas dan selamat. Semoga masukan dari berbagai pihak dapat membantu pemerintah menanggulangi bencana,” kata Munir.(bon)
