PALEMBANG, PETISI.CO – Puluhan massa yang tergabung dalam Sriwijaya Coruption Whatch Sumatera Selatan (SCWS), Rabu (25/7/2018), melakukan aksi di depan kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, di jalan Kapten Ahmad Riva’i Ilir Barat I Palembang.
Puluhan masyarakat ini mendesak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, agar memberhentikan oknum Kepala SMAN 6 Palembang yang diduga telah melakukan pungutan liar (pungli) pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018.
Pungutan berdalih sumbangan yang dilakukan pihak sekolah melalui Komite Sekolah sangat diresahkan orang tua wali murid. Pasalnya, sumbangan untuk sarana prasaran sekolah dibebankan kepada wali murid. Setiap wali murid dipungut sumbangan berkisar Rp. 5.250.000,-, untuk kebutuhan sarana prasaran sekolah.
Koordinator aksi, Almi Ginting menyampaikan, SCWS meminta keseriusan Dinas Pendidikan untuk menyoroti hal ini, pasalnya ini sangat membebankan dan meresahkan wali murid.
“Kami meminta ini menjadi perhatian serius, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Kami meminta agar oknum Kepala Sekolaah diberhentikan dari Jabatannya,” kata Almi.
“Program sekolah gratis serta dana Biaya Oprasional Sekolah, untuk praktek dan lainnya itu dikemanakan, jika Rp 5.250.000,- dikalikan dengan 350 siswa, nominal Rp 1.5 Milyar uang sumbangan dari wali murid, pertanggung jawabannya seperti apa,” tegas Almi.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel Widodo mengatakan, dirinya ingin pendidikan ini transparan dan akuntabel.
“SMA dan SMK baru masuk tahun lalu ditangan saya. Kalau kalian mengawal saya, saya pastikan bersih. Karena tes terbuka dan diawasi. Saya berharap tahun depan, sejumlah sekolah lainnya dapat mengikuti langkah SMA 1 dan SMA 17, diharapkan SMA 5 , SMA 3 dan SMA 6 bisa mengikuti langkah kedua sekolah tersebut dalam proses PPDB. Dimana siswa yang diterima adalah siswa yang memiliki potensi akademik,” terang Widodo.
Widodo menegaskan, “Tiga hari lalu, SMAN 6 Palembang diaudit Irjen SMA. Nanti hasil audit akan diumumkan. Jadi perlu investigasi, terkait sangkaan. Jika terbukti melakukan pungutan, akan kita tindak tegas dengan pemecatan sebagai Kepal Sekolah,” tegas Widodo.
Widodo juga mengungkapkan, “Saat ini kami tengah dilematis, sebenarnya orang kaya tidak layak sekolah negeri. Karena mereka banyak uang, jadi bisa bayar dimana untuk bersekolah, sedangkan sekolah negeri itu harusnya untuk orang miskin. Hanya disini, orang kaya mau masuk sekolah negeri. Bahkan Orang orang berbondong-bondong masuk ke sekolah negeri. Hal ini berbanding terbalik dengan negara luar, orang kaya menyekolahkan anaknya di sekolah swasta,” tutupnya.(rn)
