BONDOWOSO, PETISI.CO – Sekeretaris Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Timur, Djoni Irianto mengkritisi pelaksanaan Musyawarah Kabupaten (Muskab) Bondowoso.
Ada beberapa ujaran yang dilontarkan pada saat memberikan pemaparan di Hotel Ijen View Bondowoso, saat Muskab digelar. Mulai dari tidak adanya bendera PMI di lokasi pelaksanaan dan kurangnya koordinasi pengurus PMI Kabupaten kepada pengurus provinsi.
Selain itu, menurut sekretaris tersebut, bahwa Muskab itu, lima tahun sekali, pelaksaannya harus standartlah.
“Seperti daerah lain. Paling tidak, di titik – titiknya harus dipasang bendera. Kemudian, urutan acaranya harus benar. Nah, ini perlu komunikasi. Memang saya akui, Bondowoso ini agak kurang komunikasi dengan provinsi,” kata Djoni, belum lama ini
Tak hanya itu, yang diungkapkan Djoni, katanya Muskab merupakan agenda lima tahunan PMI sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
“Dalam Muskab, ada beberapa pembahasan yang dilakukan oleh pengurus. Seperti, pertanggungjawaban pengurus selama lima tahun, program lima tahun ke depan, dan yang paling penting adalah menyusun pengurus untuk lima tahun ke depan,” urainya.
Ketua PMI Bondowoso, Miftahul Huda mengakui kesalahan atas kritik yang disampaikan oleh pengurus provinsi, terutama tentang bendera. Dia mengira, acara cukup dengan memampang baliho saja.
“Kami sebagai pengurus, menerima semua kritikan yang disampaikan oleh pengurus provinsi. Ini mejadi masukan bagi kami. Tentang bendera, saya pikir cukup dengan baliho, tapi saya lihat benderanya juga tidak ada. Ini memang kesalahan saya sebagai penanggung jawab,” akunya.
Miftah juga menanggapi tentang kurang komunikasi pengurus daerah dengan provinsi. Menurut dia, selama ini pihak pengurus daerah selalu menghadiri semua acara yang digelar oleh provinsi.
“Selama lima tahun berjalan, hanya satu kali tidak mengadiri undangan acara pengurus dari provinsi,” katanya sambil menambahkan, selama lima tahun berjalan pengurus daerah kosentrasi untuk perbaikan internal.
“Seperti halnya, penataan manjemen kepegawaian dan perbaikan kualitas pengelolaan darah. Sehingga, pengurus daerah kurang fokus dalam hal komunikasi dengan pihak provinsi,” ringkasnya.(latif)
