Petisi
ilustrasi
PEMERINTAHAN

Terdapat Kelebihan Pembayaran BBM untuk Mobil Dinas Pemkab Bondowoso

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

BONDOWOSO, PETISI.CO – Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP- BPK) untuk Kabupaten Bondowoso,  di Tahun Anggaran 2018 menimbulkan perbincangan publik.

Seperti halnya, untuk belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2018, yang telah dianggarkan Rp. 6.552.901.254,00 dan merelisasikan sebesar Rp. 5.212.786.056,00 atau 80%.

Mekanisme pertanggung jawaban belanja BBM pada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, diawali oleh pengguna kendaraan dinas atau penanggung jawab kendaraan yang memberikan bukti pertanggungjawaban penggunaan BBM berupa nota BBM kepada PPTK.

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas bukti pertanggung jawaban, 38 kendaraan dinas dengan nilai sebesar Rp. 881.479.442,00, menunjukkan bahwa seluruh yang dipertanggung jawabkan bukan merupakan bukti yang sesungguhnya.

Hasil konfirmasi kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terkait, didapatkan hasil bahwa bukti yang dipertanggung jawabkan tersebut, bukan bukti ‘Pembelian Sesungguhnya’.

Hasil pengujian atas kewajaran penggunaan BBM dengan pendekatan jarak tempuh dan penggunaan rata-rata konsumsi bahan bakar tiap  kendaraan menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran BBM sebesar Rp. 446.989.508,70 atas Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antara lain, Bagian Umum dengan sampel 20 kendaraan sebesar Rp. 375.392.721,05, Dinas PUPR dengan sampel 14 kendaraan sebesar Rp. 48.626.498,56 dan Dinas Lingkubgan Hidup dan Perhubungan (DLHP) dengan sampel 4 kendaraan sebesar Rp. 22.970.289,09.

Terkait hal tersebut, Kepala Bagian (Kabag) Umum Pemkab Bondowoso, Ghozal Rawan, memberikan konfirmasi, bahwa temuan BPK sudah dilaporkan ke Inspektorat.

“Temuan BPK, mengenai belanja BBM untuk mobil dinas di sekretariat sudah dilaporkan ke Inspektorat Bondowoso. Sedangkan mobil dinas OPD lainnya seperti DLHP itu di luar kami,” kata Ghozal, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (12/6/2019).

Untuk memberikan teguran, lanjut dia, kepada kepala OPD terkait temuan tersebut, itu adalah Inspektorat.

“Yang memberikan teguran Inspektorat. Dan temuan BPK itu, sudah dibahas dalam rapat paripurna di DPRD Bondowoso,” akunya.

Di tempat terpisah, Plt. Kepala Dinas PUPR Bondowoso, Mulyadi, dikonfirmasi, mengakui, bahwa belanja BBM mobil dinasnya, ada temuan BPK. Menurutnya, anggaran tersebut, masa kepemimpinan mantan kepala Dinas PUPR.

“Saya kaget, dengan adanya temuan itu. Bagaimanapun, itu tanggung jawab saya, karena itu uang negara. Artinya, tetap saya kembalikan,” ringkasnya.(tif)

terkait