SURABAYA, PETISI.CO – TNI selama ini telah mampu menjaga, mempertahankan, sekaligus memperkuat empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. “Ini sangat membanggakan,” ujar Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo saat Upacara dan Tasyakuran Peringatan HUT Ke-72 TNI di lapangan Kodam V/Brawijaya, Kamis (5/10/2017).
Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim menegaskan, Pancasila sebagai falsafah negara telah final, telah ditetapkan dalam konstitusi yang harus dihormati seluruh masyarakat Indonesia. Demikian pula, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika-keberagaman yang telah menjadi bagian bangsa Indonesia. Untuk itu, ia mengharapkan agar TNI senantiasa mempertahanakannya.
Dalam kesempatan sama, Pakde Karwo juga menyampaikan apresiasinya atas tema peringatan HUT TNI ke-72 tahun 2017 ini, yakni Bersama Rakyat TNI Kuat. Kiprah TNI dengan masyarakat selama ini telah dilakukan. Sebagai contoh, di Jatim, TNI dengan Pemprov Jatim bekerjasama merenovasi rumah tidak layak huni tidak kurang dari 114 ribu unit.
TNI Bersama Rakyat
Dalam sambutannya yang dibacakan Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Widodo Iryansyah, Panglima TNI menjelaskan tema peringatan HUT yang bermakna kesadaran TNI berasal dari rakyat, berbuat dan bertindak bersama rakyat, yang hal tsb menjadi modal utama TNI di dalam mengawal dan mengamankan kepentingan nasional menuju cita-cita bangsa.
Ia menegaskan, TNI dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak pernah berjuang sendiri, melainkan dengan jerih payah rakyat Indonesia. “TNI tidak pernah berjuang sendiri, selalu bersama dengan rakyat. Maka sentral kekuatan TNI adalah bersama rakyat. Tanpa rakyat, TNI tidak ada apa-apanya,” ujarnya.
Dalam kesempatan sama, Panglima TNI juga menyampaikan institusi TNI sebagai salah institusi rangking paling atas memperoleh kepercayaan publik dalam dua tahun terakhir.
Penyerahan tanda kehormatan satya lancana kepada jajaran TNI di Jawa Timur juga dilakukan oleh Kasdam V/Brawijaya, yang bertindak selaku Inspektur Upacara. Penghargaan diberikan berdasarkan surat keputusan Presiden RI. (candra/gd)
