BATU, PETISI.CO – Lahir sejarah baru di Kota Batu, sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu periode 2019 – 2024, pada Jumat 30 Agustus 2019 kemarin telah resmi dilantik, di gedung DPRD Kota Batu.
Pelantikan tersebut bagi rakyat Kota Batu sangat penting, sebagai proses demokrasi dalam upaya penegakkan kedaulatan rakyat. Alasanya agar mereka bisa menjalankan pengawasanya secara maksimal terhadap kerja eksekutif.
Ketua Non Goverment Organization (NGO) Yayasan Ujung Aspal (YUA) Jawa Timur, Alex Yudawan berpendapat, semua kebijakan DPRD hanya untuk kepentingan rakyat. Dengan mengurangi perihal yang tidak bermanfaat, yang terkesan sering menghambur-hamburkan uang rakyat untuk perjalanan dinas dengan alasan study banding.
“Meninggalkan rakyat, tidak mau menemani rakyat, permasalahan tersebut yang selama ini menjadi sorotan dari pihak masyarakat terhadap kinerja DPRD. Dimana masyarakat mempunyai harapan besar kepada wakilnya ini selama lima tahun. Yang paling penting, DPRD Kota Batu jangan sampai tidak menemui rakyat, dan meninggalkan rapat,” ujarnya Senin (2/9/2019).
Dia berharap semoga mereka bisa lebih komitmen, pro rakyat dalam menjalankan tugasnya dengan tetap menampung aspirasi dan menindaklanjuti, serta memperjuangkan apa yang diinginkan rakyat sebagaimana telah diatur oleh undang undang, karena wakil rakyat dituntut untuk menjalankan amanah dengan sebaik baiknya dengan menjaga lembaganya.
“Semoga wakil rakyat ini dapat memahami fungsi, tugas kewenangannya dan haknya dengan mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Kami YUA Propinsi Jawa Timur berharap, dewan yang baru ini agar lebih berpihak kepada rakyat, dan memperhatikan pembangunan yang ada di Kota Batu,” harapnya.
Dia tekankan, kepada ketua dewan agar segera membentuk alat kelengkapan DPRD yaitu pimpinan, badan musyawarah, komisi, badan legislasi daerah, banggar dan Badan Kehormatan.
Sementara itu, senada juga disampaikan Sekretaris YUA Yoyok Hari Subagyo, ia berharap agar DPRD Kota Batu yang baru dilantik kemarin dapat bekerja secara maksimal, dengan mengedepankan kepentingan rakyat sesuai dengan perundang undangan yang berlaku di NKRI.
“DPRD saat ini harus mengedepankan dan pro rakyat, bukan hanya sekedar lisan saja. DPRD harus lebih mendengarkan aspirasi masyarakat dan lebih berani dalam menyikapi kinerja pemerintah. Karena berdasarkan undang undang jabatan DPRD setara dengan Pemerintah Daerah,” pungkasnya. (tim)
