Surabaya, petisi.co – Meski sebagian besar wilayah Jawa Timur (Jatim) mengalami hujan, potensi kekeringan di berbagai daerah di provinsi ini masih relatif tinggi. Mengacu data BPBD Jatim, jumlah desa yang berpotensi mengalami kekeringan sebanyak 815.
Ratusan desa tersebut, berada di 218 kecamatan yang tersebar di 25 kabupaten/kota di Jatim. “Potensi kekeringan di 815 desa itu tetap harus diwaspadai,” kata Pejabat Fungsional BPBD Jatim, Sriyono kepada wartawan di Kantor Dinas Kominfo Jatim, Kamis (11/9).
Sejak 2022 hingga 2024, menurutnya, tren jumlah desa terdampak kekeringan memang menurun. Namun, di 2025, BPBD mencatat ada 815 desa yang masuk kategori rawan kekeringan. Sehingga, langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan harus disiapkan mulai sekarang.
Pada 2024 lalu, pemerintah provinsi telah menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan dan Kebakaran Hutan serta Lahan. Dari 38 kabupaten/kota di Jatim terdapat 27 daerah yang menetapkan status kedaruratan, dengan 25 di antaranya menerima distribusi air bersih.
“Sepanjang 2024, BPBD telah melakukan lebih dari 21 ribu rotasi dropping air bersih ke 815 desa di 241 kecamatan,” jelasnya.
Menghadapi potensi kekeringan 2025, BPBD Jatim telah menyiapkan sejumlah langkah, antara lain dropping air bersih menggunakan tandon dan jerigen, pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk tanggap darurat, serta optimalisasi anggaran rutin BPBD provinsi untuk status siaga darurat.
“Kami juga berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk mempercepat penetapan status jika terjadi kedaruratan, agar penanganan bisa segera dilakukan,” tegasnya.
Selain ancaman kekeringan, Sriyono mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 99 persen kejadian karhutla di Jatim dipicu oleh aktivitas manusia, mulai dari perburuan liar hingga pembukaan lahan dengan cara membakar.
“Pencegahan karhutla kami lakukan lewat patroli, pemantauan hutan rawan, hingga sosialisasi penyiapan lahan tanpa bakar,” tandasnya. (bm)
